TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital sempat memblokir situs penyedia data dan dokumen sejarah, archive.org, karena dianggap melanggar ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Situs itu sempat tidak bisa diakses pada Rabu, 28 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sudah dinormalisasi. Pihak archive.org sudah menindaklanjuti permintaan kami," ujar Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar saat dihubungi pada Jumat, 30 Mei 2025. Menurut Alexander, situs archive.org pulih sejak Kamis sore, 29 Mei kemarin.
Ia pun menjelaskan alasan Komdigi akhirnya membuka akses situs archive.org meski pemberitahuan blokir baru dikirim ke pengelola laman pada 27 Mei 2025. "Pengaktifan kembali dilakukan setelah pihak archive membuka komunikasi dan memberikan komitmen penurunan konten negatif yang ditemukan pada situs tersebut,” katanya.
Beberapa konten negatif yang dimaksud ialah berupa judi online dan pornografi. Alexander mengatakan situs archive.org sempat memuat tautan-tautan yang berkaitan dengan judi online dan pornografi.
Ia juga menyebutkan bahwa pemblokiran sementara terhadap archive.org adalah bentuk konsekuensi karena situs yang berbasis di San Fransisco, California, Amerika Serikat itu melanggar hukum dan berpotensi melanggar hak cipta.
Sehingga setelah pengelola situs menurunkan konten judi dan pornografi, maka pemerintah memutuskan untuk memulihkan archive.org kembali. Alexander juga menyatakan pemblokiran bukan merupakan tujuan final. "Melainkan bagian dari eskalasi wajar dalam upaya menjalin komunikasi dengan penyedia platform global agar patuh pada regulasi Indonesia," katanya.
Alexander menilai pembukaan blokir ini menunjukkan pemerintah mengelola ruang digital secara aktif dan proporsional. Selain menegakkan hukum, ia mengklaim pemerintah juga menyediakan ruang dialog dengan memberikan kesempatan archive untuk mengklarifikasi. Meskipun, situs tersebut, kata Alexander, tak menjelaskan alasan di balik muatan konten judi dan pornografi.
Menurut Alexander, tindakan pemerintah sejalan dengan prinsip due process of law atau proses hukum yang adil dan juga sesuai dengan praktik-praktik global. Ia menyampaikan, banyak negara juga melakukan penyesuaian akses terhadap platform digital untuk memastikan warga negara tetap terlindungi.
Lebih lanjut, ia berujar bahwa situs yang berbasis di San Fransisco, California, Amerika Serikat itu juga pernah diblokir oleh negara-negara lain. Alexander menyebut, archive.org diblokir di China sejak 2012. Adapun di Rusia pernah diblokir sementara pada tahun 2015-2016. Serta India memblokir beberapa bagian archive.org karena konten sensitif, lalu Turki juga pernah melakukan pembatasan akses.
"Jadi ini prosedur yang wajar untuk memastikan para pengelola platform untuk mengikuti regulasi yang ada,” ucap Alexander. Dia pun menekankan, pemerintah mengedepankan solusi kontruktif untuk mencari calan keluar yang sama-sama menguntungkan.
Sebelumnya Pemblokiran sementara terhadap situs tersebut memicu berbagai spekulasi di media sosial. Salah satunya menyebutkan dugaan penghilangan arsip sejarah atau kaitannya dengan isu penulisan ulang sejarah oleh pemerintah.
Alexander menepis tudingan tersebut. "Enggak ada urusan ke situ sih," katanya pada Rabu, 28 Mei 2025. "Yang kami minta diturunkan itu ya link-link yang negatif saja. Kalau sudah diturunkan, ya sudah normal."
Dia juga menyampaikan pemblokiran ini tidak bermotif politik ataupun berkaitan dengan pelurusan sejarah versi pemerintah.
Beberapa komunitas yang terbuka untuk publik di Facebook seperti Keluh Kesah Kehidupan Berteknologi dan Hujatan Teknologi Indonesia mempertanyakan mengapa situs archive.org tak bisa diakses. Sejumlah anggota komunitas menjelaskan situs tersebut telah diblokir oleh pemerintah.
Dinda Shabrina berkontribusi pada penulisan ini
Pilihan editor: Mengapa Prabowo Mau Mengakui Israel Lewat Solusi Dua Negara?
