TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Hendri Satrio menyoroti masalah komunikasi publik Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi perihal dugaan PDIP terlibat dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Minimal Budi Arie keluar dan bilang, ‘Itu bukan saya.’ Karena suara itu jelas banget dianggap mirip Budi Arie," ujar Hendri dalam keterangan resmi pada Kamis, 29 Mei 2025.
Dalam rekaman suara itu, Budi Arie menyinggung keterlibatan PDI Perjuangan serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dalam kasus judi online.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kalau benar, ini serius. PDI Perjuangan adalah partai pemenang tiga kali berturut-turut, dan Budi Gunawan adalah Menko di Kabinet Merah Putih. Kalau dibiarkan, ini bisa mengganggu harmoni politik,” ujar Hendri. Ia berujar Budi Arie perlu membuat klarifikasi itu sesegera mungkin untuk meredam spekulasi sebelum menjadi liar.
Lebih lanjut, Hendri menilai dengan Budi Membiarkan masalah ini menjadi konsumsi publik sesungguhnya mencerminkan isu utama dalam komunikasi di pemerintahan Presiden Prabowo.
Namun, sikap pasif Budi Arie yang tak kunjung mengklarifikasi dianggap sebagai catatan buruk. “Lagi-lagi, ini soal komunikasi. Sampai kapan masalah komunikasi ini terus menghantui pemerintahan Pak Prabowo?” ucap Hendri. Apalagi, kata Hendri, nama Budi Arie yang sebelumnya muncul dalam berkas dakwaan jaksa kasus judi online juga tidak diklarifikasi.
Menurut Hendri, dugaan keterlibatan Budi Arie ini pun akan menghambat program-program Prabowo. Terlebih lagi, Budi Arie kini memegang program besar yaitu peluncuran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih. “Ibaratnya nih, kalau di sisi spiritual, ada yang menahan kakinya Budi Arie. Ini masalah judi online-nya memang enggak selesai," tutur Hendri.
Selain itu, terungkapnya rekaman suara yang mengaitkan PDI Perjuangan dengan kasus judi online dianggap bisa memperburuk hubungan politik antara Prabowo dan PDI Perjuangan. “Pak Prabowo sedang berusaha membangun hubungan baik dengan PDI Perjuangan, bahkan ada desas-desus beliau akan hadir di kongres PDIP. Kalau isu ini tidak segera diklarifikasi, bisa mengganggu rencana besar itu,” katanya.
Oleh karena itu ia pejabat publik harus ekstra hati-hati. Beredarnya rekaman suarayang diyakini mirip Budi Arie ini, menurut Hensa, harus menjadi pelajaran bagi semua pejabat pemerintahan agar lebih berhati-hati dalam berkomunikasi.
Saat ini Tempo masih berupaya untuk meminta tanggapan dari Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi terhadap desakan tersebut.
Adapun Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Perjuangan, Puan Maharani, meminta Budi Arie untuk meluruskan tudingan keterlibatan partai banteng dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Untuk menghindari fitnah, dari Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 27 Mei 2025.
Puan mengatakan Budi harus bertanggung jawab memberi penjelasan karena telah mencatut nama PDIP. Terlebih, kata Puan, bila tanpa disertai bukti wajar bila pihak PDIP merasa tersakiti. "Jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi," tuturnya.
Sebelumnya, rekaman mirip suara Budi Arie yang menyebut PDI Perjuangan terlibat dalam pusaran kasus judi online Kominfo itu tersebar di media sosial. Sementara itu, dalam sejumlah pemberitaan Budi Arie meminta publik tidak langsung mempercayai rekaman suara tersebut. Ia meminta masyarakat tidak menelan mentah-mentah informasi yang beredar di media sosial.
Sejumlah kader PDI Perjuangan mendatangi Badan Reserse Kriminal Polri untuk melaporkan Budi Arie. Budi dilaporkan atas dugaan fitnah terhadap partai berlogo kepala banteng tersebut. "Kami hari ini akan membuat ke laporan ke Bareskrim terkait dengan ucapan atau fitnah yang dilontarkan Budi Arie," kata kader PDI Perjuangan, Wiradarma Harefa, di Gedung Bareskrim, Selasa, 27 Mei 2025.
Wiradarma menyebut Budi Arie telah melakukan fitnah karena menyebut partainya terlibat dalam kasus penjagaan situs judi online di Kominfo. Ia rencananya melaporkan Budi Arie dengan Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik, Pasal 311 tentang Fitnah, dan Pasal 27a Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Kami membawa bukti rekaman video dan rekaman suara utuh," kata Wiradarma.
