TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di daerah kerja (Daker) Mekkah, Arab Saudi, belum bisa beroperasi lantaran belum mendapatkan izin resmi dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Beberapa fasilitas penyedia kesehatan milik KKHI bahkan sempat di sweeping atau ditertibkan oleh otoritas pemerintah setempat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua tim Asistensi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Bidang Kesehatan Yuli Farianti menjelaskan bahwa sebenarnya sudah ada pembicaraan dengan pemerintah Arab Saudi untuk memberikan izin setidaknya 8 KKHI. Namun, kata dia, hingga kini legalitas formal izin tersebut belum keluar.
"Maka kami meminta agar izin ini bisa segera diberikan secara tertulis. Ini penting agar tenaga kesehatan kita tidak merasa was-was saat memberikan pelayanan kepada jemaah,” kata dia dikutip melalui laman resmi Kementerian Kesehatan pada Selasa, 3 Juni 2025.
Yuli menuturkan, saat ini Kementerian Kesehatan sudah mengusulkan agar izin operasional KKHI dapat berlaku untuk jangka waktu 2 hingga 3 minggu ke depan. Permintaan itu diajukan agar layanan medis bagi jemaah yang memerlukan rawat jalan atau observasi ringan bisa tetap diberikan tanpa harus dirujuk langsung ke rumah sakit Arab Saudi.
Karena berdasarkan peraturan yang saat ini berlaku, Yuli menambahkan, seluruh jemaah haji Indonesia yang membutuhkan perawatan medis harus dirujuk ke RS Saudi. Dia menyebut kebijakan itu tidak ideal untuk jemaah haji Indonesia. “Apalagi bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta atau kondisi kronis yang perlu pemantauan,” tutur dia.
Saat ini, Yuli mengatakan Kementerian Kesehatan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan otoritas Arab Saudi, baik Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan kendala administratif. “Kami berharap otoritas Arab Saudi bisa memahami pentingnya kehadiran KKHI ini."
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, hingga satu minggu sebelum puncak haji, angka kematian jemaah Indonesia sudah mencapai 108 jemaah. Angka tersebut lebih tinggi di banding musim haji tahun lalu pada periode yang sama.
Menurut anggota Amirul Hajj Taruna Ikrar, banyak jemaah yang meninggal di hotel lantaran tidak mau dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi, sementara layanan kesehatan Indonesia sendiri banyak yang belum bisa beroperasi.
"Mereka (jemaah) merasa stres jika harus dirujuk dan dirawat di RS sini—tidak ada teman, tidak bisa berkomunikasi karena tidak mengerti bahasanya," kata dia. "Jadi, saya bersama Amirul Hajj akan berbicara dengan Menteri Haji dan Menteri Kesehatan Arab Saudi," ujarnya.
