TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri proses pelaksanaan lelang dan pekerjaan pembangunan proyek dalam kasus korupsi peningkatan infrastruktur di wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Penyidik menggali informasi tersebut dari Engineering Manager di PT Lancarjaya Mandiri Abadi Karsadi bersama dengan eks Tax Supervisor PT Conbloc Infratecno Titin Simanjuntak.
Mereka diperiksa oleh penyidik KPK di Gedung Merah Putih, pada Selasa, 20 Mei lalu. “Didalami terkait pelaksanaan lelang dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, KPK menggeledah dua kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Selasa, 4 Maret 2025. Penggeledahan ini dilakukan untuk penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan infrastruktur di wilayah tersebut. "Penggeledahan di Kantor Dinas PUPR dan Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Musi Banyuasin," kata juru bicara KPK pada saat itu, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 4 Maret 2025.
Tessa menyebut, penggeledahan dimulai sejak pagi hingga sore hari. Dari penggeledahan itu penyidik menemukan berbagai barang bukti elektronik yang kemudian disita untuk kebutuhan penyidikan lebih lanjut.
Kasus ini, kata dia, berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Tebing Bulang - KM 11 - Jirak, serta sejumlah proyek infrastruktur lainnya yang dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018.
Para tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hingga saat ini, KPK masih terus mendalami kasus ini, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam tindak korupsi tersebut.
