6 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Ekonom Benny Batara Hutabarat alias Bennix mengungkapkan judi kasino menjadi peluang bagus sebagai pendapatan negara. Dia mengatakan judi kasino menyasar kelas menengah atas, dan oleh karenanya berbeda dengan judi online.
"Kalau kita legalkan yang namanya judi kasino, harus beda sama judi yang ada di Kamboja, judi kamboja kan judi online. Dari tukang becak, tukang ojek punya handphone mereka bisa judi online, tapi kalau judi kasino itu kan ada fisik," ujar Bennix dalam diskusi 'Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi' yang diselenggarakan Ikatan Wartawan Hukum, Sabtu (7/6).
Wacana legalisasi kasino ini mencuat sejak awal Mei lalu, berawal dari Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar yang menyinggung hal ini ketika rapat dengan Kementerian Keuangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Benny, bisnis kasino membuka peluang cuan yang begitu besar dan bahkan, menurutnya, dapat menutup utang Indonesia.
Dia mengutip temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut potensi perputaran uang dari judi online pada tahun 2025 bisa mencapai Rp1.200 triliun.
Uang itu tidak masuk ke kas negara lantaran judi masih ilegal.
"Kita harus beli tiket pesawat, harus beli kamar hotel (kalau main kasino). Sudah pasti segmentasi pasarnya menengah ke atas. Kalau kita legalkan judi kasino utang Indonesia lunas, selesai," kata Bennix.
Singapura jadi contoh
Bennix menuturkan legalisasi kasino berpotensi menghasilkan pendapatan hingga ribuan triliun rupiah, bahkan cukup untuk melunasi bunga utang negara yang mencapai Rp550 triliun pada tahun 2025.
Dia menyinggung Singapura meraup Rp109 triliun tahun lalu dari sektor kasino dan tahun ini targetnya jadi Rp150 triliun.
"Baru dari judi dalam konsep resor itu. Judi di luar konsep resor itu adalah judi lotre, SDSB, nomor. Itu angkanya sekitar Rp200 triliun," ungkap Bennix.
Menurutnya, strategi Singapura dalam mengelola bisnis perjudian patut dicontoh. Negara tersebut awalnya menghadapi penolakan keras, termasuk dari kalangan gereja saat merencanakan pembangunan kasino.
Namun, solusi yang diambil adalah mengintegrasikan kasino dalam konsep resor terpadu, seperti Marina Bay Sands dan Resorts World Sentosa.
"Jadi, judi yang dibayarkan oleh kita ke Singapura itu bukan sporadis tapi terukur dalam satu gedung bangunan kompleks tertentu. Itu mereka bangun," imbuhnya.
Bennix menambahkan para pengelola kasino besar di Singapura merupakan pemain global, seperti Las Vegas Sands dan Genting Group dari Malaysia. Bahkan, tutur dia, Indonesia selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam industri judi luar negeri.
"Peredaran duit kita buat judi ke luar negeri itu sekitar Rp600 triliun. Hebat judi ini. Ini masih sepertiga dari potensi korupsi pertahun di Indonesia. Oke. Jadi, dari situ kita bisa lihat, oh betul-betul bisa enggak sih buat bayar utang? Itu pertanyaan bagus," jelasnya.
Dengan fakta-fakta tersebut, Bennix mengatakan potensi ekonomi dari industri perjudian sangat besar jika dikelola secara resmi, termasuk dari multiplier effect seperti sektor penerbangan, perhotelan, transportasi, hingga kuliner.
"Kalau seandainya kita bisa masuk di Singapura saja ya Rp200 triliun, masuk ke situ, itu udah bisa membayar lebih dari 60 kali lipat APBD lokal. Hanya dari satu konsep yang ada di Singapura. So, kalau kita gabungkan di Genting, di Macau, di Hongkong, itu bisa menuju lebih dari 250 Kabupaten Kota di Indonesia," tambahnya.
Tantangan
Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, penolakan terhadap legalisasi kasino merupakan keniscayaan. Hal itu diamini oleh Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana.
"Yang berjudi di Indonesia harus kita bagi dulu. Kelas menengah ke atas, seperti dikatakan Bennix, perlu entertain dan mereka punya banyak uang. Seandainya itu ada di Indonesia, uang itu bisa stay di Indonesia, tidak usah keluar, tapi itu tadi harus ingat demonya nanti muncul. Selain demo, jemaah, para ulama juga bisa," kata Hikmahanto.
"Jadi, kadang-kadang yang demo itu bisa berdasi, bisa berpeci," imbuhnya.
Menurut dia, kasino perlu dilokalisasi di Indonesia. Dengan begitu, dia meyakini kehadiran kasino dapat menjadi pendapatan pajak bagi negara.
"Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa struktur masyarakat kita, walaupun kita sangat dikenal religius dan lain sebagainya, tetapi bukan berarti mereka tidak terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan judi," ucap dia.
Hikmahanto memandang pemerintah RI sebaiknya berkompromi mengenai wacana kehadiran kasino di Indonesia. Hal ini bertujuan agar Indonesia dapat memanen manfaat dari pajak kasino.
"Tapi gini ya, kita lihat saja fakta, kenyataan. Sudah kita kompromi, kita lokalisir, dan kemudian kita ambil manfaatnya dari situ," ungkap Hikmahanto.
"Lokalisir, supaya tidak menyebar ke mana-mana, tapi kemudian harus dipajak. Jadi, ini kita dapat manfaat," ucapnya.
Apa kata Anggota DPR?
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasbiallah Ilyas menyatakan judi yang dilegalkan akan banyak mendatangkan mudarat dibandingkan manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.
Kata dia, uang yang diperoleh dari bisnis tersebut tak sepadan dengan potensi kerusakan yang timbul.
"Mudaratnya lebih banyak. Oke itu dapat uang, tapi kerugian, kerusakan sosial dan kultur kita itu lebih banyak," kata Hasbi dalam diskusi.
Ia lantas menyinggung bisnis legalisasi judi atau kasino yang sudah berjalan di negara lain. Dia menerangkan banyak negara melegalkan judi tetapi pemainnya merupakan orang asing. Warga negara sendiri justru dilarang untuk bermain.
Sementara untuk Indonesia, dia khawatir masyarakat belum memiliki kesadaran penuh terkait hal itu.
"Kalau judi dibuka di Indonesia, kita bukan merusak orang lain. Kita merusak orang kita sendiri karena kesadaran orang kita belum ada," imbuhnya.
(ryn/vws)
