4 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan keputusan menggunakan pesawat jet atau private jet dalam pelaksanaan Pemilu 2024 merupakan langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa, bukan bentuk pemborosan atau pelanggaran hukum.
Hal itu disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam siaran pers-nya tertanggal 24 Mei 2025 untuk merespons langkah koalisi masyarakat sipil yang melaporkan hal tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Afif menjelaskan masa kampanye Pemilu 2024 hanya berlangsung selama 75 hari, jauh lebih pendek dibandingkan Pemilu 2019 yang mencapai 263 hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu berakibat pada pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024 yang hanya mempunyai waktu sekitar 75 hari saja.
Dengan waktu yang sempit tersebut, kata Afif, KPU pusat harus memantau serta memastikan kesiapan dan distribusi logistik ke berbagai daerah dalam waktu bersamaan di seluruh Indonesia.
"Dalam situasi seperti ini, mobilitas tinggi menjadi keharusan. Moda transportasi reguler tidak mampu memenuhi kecepatan yang dibutuhkan, baik ke daerah terluar maupun ke kota-kota besar yang memiliki daftar pemilih banyak, dengan agenda padat," kata Afif.
Dia menambahkan penggunaan pesawat jet awalnya direncanakan ke daerah 3T karena dianggap berpotensi terjadi masalah logistik Pemilu. Namun, dalam perkembangannya, terang Afif, berbagai daerah dan kota yang bukan 3T justru mendapat masalah.
"Jadi, penggunaan pesawat jet bukan hanya karena keterpencilan wilayah, tetapi karena kebutuhan mobilitas lintas pulau dalam waktu sangat singkat- misalnya, kunjungan ke tiga provinsi dalam satu hari," tutur Afif.
"Ini tidak mungkin dicapai dengan pesawat komersial reguler, mengingat jadwal penerbangan yang terbatas dan risiko keterlambatan," imbuhnya.
Afif menyatakan KPU pusat mengawasi langsung dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai KPU daerah. Dia mengklaim kegiatan tersebut membuat KPU daerah lebih sigap dan siap dalam melakukan sortir, lipat dan pengepakan logistik pemilu di gudang-gudang KPU Kabupaten/Kota untuk selanjutnya distribusikan ke Kecamatan dan TPS.
"Merasa diawasi langsung, maka secara psikologis KPU daerah bekerja sesuai target dan timeline yang telah ditetapkan. Dalam hal ini KPU RI tidak hanya menerima laporan tapi langsung memantau ke lapangan" kata Afif.
Menurut dia, pengawasan langsung dan sidak membuat kesalahan dalam pengadaan, pengepakan dan distribusi logistik Pemilu 2024 dapat diminimalisasi.
"Berbagai daerah yang biasanya langganan terjadi keterlambatan logistik pada pemilu sebelumnya dapat diselesaikan tepat waktu pada Pemilu 2024. Bahkan, secara umum anggaran logistik Pemilu 2024 dilakukan efisiensi sekitar Rp380 miliar," klaim Afif.
Afif menegaskan seluruh penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dana yang digunakan berasal dari APBN dan tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPU RI.
Dia menyebut segala prosesnya dilakukan secara transparan, terdata, dan telah diaudit oleh BPK.
"Dalam pelaksanaan kontrak pesawat jet, KPU justru melakukan efisiensi pembayaran dari kontrak awal sebesar Rp65 miliar menjadi Rp46 miliar yang pembayarannya telah dilakukan reviu oleh APIP KPU. Dengan demikian, terdapat efisiensi sebesar Rp19 miliar dalam pelaksanaan kontrak pesawat jet," katanya.
Meski begitu, Afif mengaku menghargai suara publik yang mempermasalahkan pengadaan sewa pesawat jet tersebut. Dia bilang akan menjadikan kritik tersebut sebagai langkah korektif ke depan.
"Kami mendengarkan suara publik, tapi kami juga punya kewajiban konstitusional untuk memastikan pemilu berjalan tepat waktu dan berkualitas" pungkasnya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi melaporkan pengadaan jet pribadi oleh KPU ke KPK, Rabu (7/5). Koalisi tersebut terdiri dari Transparency International (TI) Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia.
(ryn/isn)
