TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menggunakan akses intelijen untuk menyeleksi pejabat di Pemerintah Provinsi Jakarta. Pramono menyebut punya akses informasi dari Badan Intelijen Nasional (BIN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pramono berujar akses itu dia peroleh saat menjabat sebagai sekretaris kabinet di masa Presiden Joko Widodo. Ketika itu, dirinya memiliki tugas sebagai tim penilai akhir pemerintah pusat. "Sehingga saya punya akses ke BIN, PPATK, BSSN, BAIS, dan sebagainya," kata Pramono di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Ahad, 25 Mei 2025.
Informasi dari badan intelijen dan lembaga pemerintah menjadi salah satu basis Pramono dalam menentukan 59 pejabat di Provinsi Jakarta yang dia lantik pada 7 Mei 2025 lalu. Pramono mengklaim mayoritas pejabat itu belum pernah dia temui sebelumnya.
Pramono berujar banyak pejabat baru tersebut kaget saat tahu mereka terpilih. Para pejabat, kata Pramono, heran karena dirinya tahu informasi mengenai mereka. "Sampai bilang kok bisa Pak Gubernur tahu, Pak Wakil Gubernur tahu," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Pramono mengatakan pergantian pejabat dia perlukan untuk menyesuaikan paradigma dan cara kerja di lingkungan pemerintah Jakarta. Dia pun mengklaim menggunakan sistem merit untuk menentukan sosok yang mengisi jabatan di Pemprov.
Selain itu, Pramono menyebut dirinya merupakan salah satu gubernur pertama yang bisa melantik puluhan pejabat dengan cepat. "Tanpa ada riak apapun," ujar Pramono.
Pramono Anung sebelumnya merombak jajaran aparatur sipil negara atau ASN Jakarta pada Rabu, 7 Mei 2025. Pramono melakukan bongkar pasang pejabat tersebut sebelum 100 hari masa pemerintahannya sebagai gubernur.
Pelantikan saat itu dilakukan setelah Pramono menjabat selama 2 bulan 17 hari. Presiden Prabowo Subianto melantik Pramono sebagai Gubernur Jakarta pada 20 Februari 2025 lalu.
Setelah pelantikan tersebut, beberapa orang menempati posisi yang lebih rendah dari jabatan mereka sebelumnya. Sementara sejumlah orang lainnya mendapat jabatan yang lebih tinggi.
Pramono mengatakan dirinya memberi pesan khusus kepada para pejabat yang baru dilantik. Amanat itu, kata dia, adalah agar mereka mengutamakan profesionalisme dalam bekerja.