Ramai-Ramai Menteri Prabowo Kecam Teror Air Keras ke Aktivis KontraS

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah RI lewat sejumlah menterinya mengecam aksi penyiraman air keras yang menyasar aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan, serangan terhadap aktivis HAM adalah pukulan terhadap praktik demokrasi di Indonesia.

"Tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dari KontraS adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri. Aktivis HAM bekerja untuk kepentingan rakyat dan kepentingan negara, karena penegakan HAM dan demokrasi merupakan amanat konstitusi," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat (13/3).

Bagi Yusril, setiap pihak dalam sistem demokrasi semestinya menjunjung tinggi sikap saling menghargai perbedaan pandangan. Menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal wajar dan justru menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

"Menyerang aktivis demokrasi dan HAM, meskipun berbeda pendapat dengan mereka, tetap tidak dapat dibenarkan. Dalam demokrasi setiap orang hendaknya berpegang pada prinsip menghormati perbedaan dan keragaman karena semua berbuat untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi," tegas Yusril.

Oleh karena itu pula, Yusril meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri untuk mengusut tuntas peristiwa ini. Harapan dia, penyelidikan tidak hanya berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan, tetapi juga menguak motif serta kemungkinan dalang di balik kejadian tersebut.

Senada dengan Yusril, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Angga Raka Prabowo menyampaikan keprihatinan pemerintah atas insiden yang dialami Andrie. Kata dia, pemerintah mengecam segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

"Pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa yang menimpa Saudara Andrie Yunus. Kami mengecam keras setiap tindakan kekerasan terhadap siapa pun," ujar Angga.

Lanjut Angga, pemerintah berharap korban mendapatkan perawatan medis terbaik agar dapat segera pulih dari lukanya. Pemerintah turut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara damai dalam sistem demokrasi.

Angga menambahkan, perbedaan pandangan seharusnya tak disikapi melalui tindak kekerasan, melainkan dialog dan mekanisme hukum.

Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap proses penanganan kasus ini. Aparat penegak hukum diharapkan bisa bekerja secara profesional, transparan, dan menyeluruh demi perkara dapat diungkap secara jelas.

"Setiap tindakan kekerasan harus diproses secara tegas sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah berharap proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban," kata Angga.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai juga telah mengecam keras tindakan kekerasan terhadap Andrie. Ia menegaskan, tindak premanisme tidak boleh dibiarkan hidup di Indonesia lantaran bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

"Negara ini adalah negara damai, aman, dan tidak boleh pernah melakukan kekerasan, apalagi menyiram air keras kepada seluruh rakyat Indonesia," ujar Pigai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3).

Aksi solidaritas emak-emak di Yogya

Sementara itu, sekelompok emak-emak, aktivis, mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Suara Ibu Indonesia menggelar aksi solidaritas untuk Andrie di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY, Sabtu (14/3) sore. Mereka juga menggelar doa bersama untuk kesembuhan Andrie.

Sebelum aksi dimulai, para peserta aksi terlebih dahulu menggelar aksi mengangkat poster di sekitaran bundaran. Beberapa di antaranya bertuliskan 'Kami Bersama Andrie', 'Jangan Diam, Lawan!', 'Kami Mengutuk: Tindakan Kekerasan Penyiraman Terhadap Andrie', dan 'Sori, Ora Wedi'.

Perwakilan massa aksi, Cila, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas berbagai elemen masyarakat sipil yang berkumpul untuk menyuarakan dukungan bagi Andrie sekaligus menguatkan kebersamaan.

Dalam aksi tersebut, massa juga menyuarakan tuntutan kepada Polri untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari. Tenggat waktu tujuh hari dipandang sebagai batas paling cepat untuk menunjukkan keseriusan negara dalam menangani perkara tersebut.

Ia menambahkan bahwa apabila dalam waktu tersebut kasus belum terungkap, masyarakat sipil akan terus melakukan pengawalan serta memberikan tekanan kepada pemerintah agar proses penegakan hukum berjalan secara transparan.

"Jika lebih dari itu (tujuh hari) tentunya bagi masyarakat sipil sendiri terus menerus bisa membangun kekuatan bersama untuk memantau dan menekan dari segala arah bagaimana negara, bagaimana pemerintah seharusnya bisa menyelesaikan dan mengungkap siapa dalangnya," ujarnya.

Menurut Cila, peristiwa yang menimpa Andrie Yunus menjadi ancaman nyata bagi masyarakat sipil, termasuk jurnalis maupun aktivis yang selama ini menyuarakan berbagai isu publik.

Ia juga menilai kasus tersebut bukanlah yang pertama terjadi. Menurutnya, masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan hingga saat ini.

"Dan kita ingin jaminan dari negara untuk para pejuang hak asasi manusia untuk tidak lagi dikriminalisasi untuk bisa berbicara bebas dan memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil," sambungnya.

Aksi solidaritas tersebut juga diisi dengan berbagai kegiatan simbolik. Massa membawa poster dan bunga yang rencananya akan dibagikan kepada masyarakat serta peserta aksi.

Selain itu, mereka juga menggelar mimbar bebas yang dapat diisi oleh siapa saja untuk menyampaikan puisi, orasi, maupun pesan solidaritas bagi korban.

(kum/isn)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]