TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tidak menjawab pertanyaan soal alasan pembatalan diskon tarif listrik. Dia meminta pertanyaan itu disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengumumkan hal tersebut kemarin.
“Mengenai diskon listrik, tanya kepada yang pernah mengumumkan,” kata Bahlil saat ditemui usai membuka acara Human Summit Capital di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Juni 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan sejak awal tidak pernah ada permintaan resmi ataupun undangan yang ditujukan kepada Kementerian ESDM untuk memberikan masukan terkait kebijakan tersebut. "Kementerian ESDM tidak berada dalam tim atau forum manapun yang membahas rencana diskon tarif listrik untuk periode Juni dan Juli 2025," kata Dwi dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 3 Juni 2025.
Meski demikian, Dwi mengatakan lembaganya menghormati kewenangan kementerian atau lembaga lain yang mengusulkan dan membatalkan kebijakan tersebut. "Karena inisiatif kebijakan dan pembatalannya tidak berasal dari kami, maka kami menghormati keputusan kementerian atau lembaga yang mengumumkan dan membatalkannya."
Dwi menyebutkan, sebagai kementerian teknis yang membidangi sektor ketenagalistrikan, Kementerian ESDM siap memberikan masukan. Khususnya dalam perumusan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat.
"Kami selalu siap memberikan pandangan dan masukan dalam setiap proses kebijakan, terutama yang berkaitan dengan subsidi dan kompensasi listrik, asalkan ada permintaan resmi dari pihak terkait," ujarnya.
Pemerintah sempat merancang potongan tarif listrik sebesar 50 persen sebagai salah satu dari enam paket stimulus ekonomi yang disiapkan untuk triwulan kedua tahun 2025. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Sabtu, 24 Mei 2025.
Potongan tarif tersebut awalnya direncanakan bagi pelanggan rumah tangga dengan daya listrik maksimal 1.300 VA. Pemerintah menargetkan program ini menjangkau sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga di seluruh Indonesia.
Namun, belakangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rencana kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen dibatalkan. Dia mengatakan pembatasan tersebut diputuskan dalam rapat para menteri. Alasannya, kata dia, proses penganggaran untuk program tersebut lambat.
“Sehingga, kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli, kami memutuskan (diskon tarif listrik) tak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani, Senin, 2 Juni 2025.
