3 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Selama setahun kepresidenan Prabowo Subianto, hubungannya dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) kerap menarik perhatian publik. Sempat jadi lawan politik di Pilpres 2014 hingga 2019, keduanya kemudian berkongsi setelah Prabowo jadi Menteri Pertahanan di periode kedua Jokowi.
Di Pilpres 2014, Prabowo bahkan menggandeng Gibran Rakabuming Raka putra sulung Jokowi sebagai wakil presiden. Banyak pula menteri Prabowo yang merupakan 'warisan' pendahulunya di kursi kepresidenan itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, dalam kancah politik, hubungan mereka terjalin setidaknya sejak 2012 silam. Saat Prabowo mendukung Jokowi maju berkontestasi sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta. Saat itu, Jokowi menggandeng Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Belum genap 5 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi maju berkontestasi di Pilpres 2014. Hubungan Prabowo dengan Jokowi pun memasuki fase baru, fase kontestasi.
Romantisme Transisi Kepemimpinan
Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan romantisme hubungan keduanya itu membuat transisi kepemimpinan berjalan sangat mulus.
Agung berpandangan transisi kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo berjalan mulus dan berjalan sangat baik.
Ia menilai hal itu terlihat dari sejumlah 'orang dekat' Prabowo yang masuk ke Kabinet Indonesia Maju era Jokowi di akhir kepemimpinannya.
"Bahkan dalam satu momen Pak Prabowo bisa mengirimkan orang-orangnya di dalam kabinet Pak Jokowi sebelum jauh dilantik ya, ada Pak Thomas Djiwandono Wakil Menteri Keuangan. Kemudian ada Mas Sudaryono Wakil Menteri Pertanian," kata Agung kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/10).
Agung berpendapat hubungan keduanya juga berjalan baik. Ia mengatakan relasi Prabowo dengan Jokowi berlangsung secara praktis dan strategis.
Setelah menjabat sebagai presiden, Prabowo pun kerap bertemu dengan Jokowi.
Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, sejak 20 Oktober 2024 lalu, mereka telah bertemu secara langsung sebanyak lima kali, di luar pertemuan mereka di acara kenegaraan seperti HUT ke-80 RI dan Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus lalu.
Pasang surut hubungan
Namun, di balik pertemuan-pertemuan itu, Agung berpendapat hubungan Prabowo dan Jokowi memang mengalami pasang surut.
Menurutnya, pasang surut hubungan itu merupakan bagian dari merasionalisasi relasi tersebut.
Pertama, keterbatasan fiskal yang dihadapi Prabowo untuk melanjutkan program era Jokowi.
"Jadi enggak sepenuhnya program-program Pak Jokowi dilanjutkan karena uangnya enggak ada. Sementara Pak Prabowo punya program juga kan," ucapnya.
Lalu, upaya Prabowo dalam menyeimbangkan bandul antar poros politik besar di Indonesia.
Menurutnya, sebagai presiden, Prabowo selalu berupaya menjaga relasi dengan setiap poros politik di Indonesia. Misalnya, dengan PDIP.
"Bukan hanya ke Solo [Jokowi], tapi juga ke Teuku Umar [alamat rumah Ketua Umum PDIP yang juga Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri]. Kemudian ke Cikeas [alamat rumah petinggi Demokrat yang juga Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono/SBY]. Bahkan ke Lebak Bulus [eks Gubernur DKI Anies Baswedan yang jadi saingannya di Pilpres 2024] sekalipun, itu dilakukan oleh Pak Prabowo," ujar dia.
Fase ini telah memasuki yang Agung sebut sebagai 'new normal'. Ia menyebut bahwa setelah tak menjabat sebagai presiden, Jokowi bukanlah lagi pusat dari gravitasi politik di Indonesia.
Dengan begitu, Prabowo pun harus menyeimbangkan bandul politiknya dengan poros politik selain Jokowi.
Pernyataan senada juga disampaikan dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang, Cusdiawan yang berpendapat bahwa seorang pemimpin, secara alamiah tak menyukai jika kepemimpinannya dianggap masih dibayang-bayangi sosok yang lain.
Ia pun mengatakan hal itu mungkin saja terjadi pada Prabowo. Cus berpendapat Prabowo tak mau dinilai memimpin dengan masih dalam bayang-bayang Jokowi.
Oleh karenanya, ia pun membuka komunikasi dengan seluruh poros politik di Indonesia.
"Bisa dikatakan, Prabowo yang juga membangun komunikasi dan hubungan baik dengan sosok seperti SBY ataupun Mega, karena bagian dari upayanya untuk mengimbangi pengaruh Jokowi," kata Cus kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/10).
Agung Baskoro pun berpendapat upaya Prabowo menyeimbangkan bandul politik itu tercermin dalam langkahnya yang memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong (eks juru kampanye Anies di Pilpres 2024).
Ia menyebut langkah itu menjadi titik puncak dalam pasang surut hubungan keduanya.
Agung menilai langkah itu turut menjadi tantangan dalam relasi Prabowo dengan Jokowi, karena menurutnya kedua orang itu merupakan sosok yang secara politik berseberangan dengan Jokowi.
"Jadi untuk itu dilakukan ya otomatis derajat keintiman dengan Pak Jokowi berkurang," ujar Agung.
Baca halaman berikutnya.
