TEMPO.CO, Jakarta - Pengemudi ojek online atau ojol menggelar unjuk rasa dengan tajuk "Aksi 205” pada Selasa, 20 Mei 2025. Demo tersebut menyasar Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, DPR RI, kantor-kantor aplikasi atau perusahaan aplikator. Melalui demonstrasi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Mulai dari penyesuaian tarif hingga sanksi tegas aplikator yang melanggar regulasi.
Adapun, Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono dilansir dari Antara, Selasa, 20 Mei 2025 menyatakan, demo ojol itu menjadi puncak kekecewaan para pengemudi online.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, ribuan pengemudi ojol juga dikabarkan mematikan aplikasi sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang mereka tuding telah melanggar regulasi. Aturan yang dimaksud yakni Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022 soal batasan maksimal potongan aplikasi sebesar 20 persen, namun selama ini aplikator diduga melakukan potongan aplikasi sampai 50 persen.
Tuntutan Ojek Online
Massa aksi setidaknya menyampaikan lima poin tuntutan di antaranya Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022;
Kedua, DPR RI Komisi V agar menggelar rapat dengar pendapat gabungan Kemenhub, asosiasi, aplikator; potongan aplikasi agar turun menjadi 10 persen; Revisi tarif penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dan lainnya); dan teaakhir penetapan tarif layanan makanan dan kiriman barang, libatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Hasil Audiensi
Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Aan Suhanan, melakukan audiensi bersama perwakilan massa ojol sekitar pukul 16.00 WIB yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) di sela aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta.
Aan mengatakan inti dari pertemuan tersebut adalah menyerap seluruh aspirasi yang telah disampaikan mitra pengemudi ojol secara langsung, untuk kemudian dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait.
"Intinya kita menyerap aspirasi mereka, teman-teman dari mitra, kita serap. Tentu kita akan bahas berikutnya," kata Dirjen Hubdat sebagaimana dilansir dari Antara, Selasa, 20 Mei 2025.
Dia merinci beberapa tuntutan yang diangkat mencakup permintaan penyesuaian tarif ojek online, potongan maksimal 10 persen oleh aplikator, serta kenaikan tarif untuk layanan pengantaran barang dan kurir.
Aan menjanjikan semua tuntutan akan dibahas lebih lanjut karena menyangkut banyak variabel yang harus dikaji sebelum diambil keputusan final oleh pemerintah. Selain itu, kata Aan, kemungkinan Kemenhub akan hadir sebagai pendamping dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi V DPR RI dan akan mengundang pihak aplikator dan perwakilan ojol dalam forum lanjutan pembahasan tuntutan para pengemudi secara menyeluruh.
