SIGI nasional Indopol Survey mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto mencapai 59,75 persen. Meski mayoritas responden masih menyatakan puas, lembaga tersebut menemukan adanya kecenderungan penurunan dibandingkan hasil survei yang dilakukan beberapa bulan sebelumnya.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto mengatakan penurunan tingkat kepuasan itu terutama dipengaruhi oleh persoalan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat. “Di data kami, kalau dibandingkan dengan beberapa temuan survei sekitar empat bulan sebelumnya, angka ini memiliki kecenderungan turun,” kata dia dalam pemaparan hasil survei pada Selasa, 9 Juni 2026.
Dari responden yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja Prabowo, sebanyak 34,14 persen menyebut kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai alasan utama. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah minimnya penambahan lapangan kerja dan tingginya pengangguran, terutama di kalangan anak muda, yang disebut oleh 15,76 persen responden.
Adapun 6,46 persen responden menilai kebijakan ekonomi pemerintah lebih mengutamakan kepentingan pengusaha ketimbang masyarakat. Sementara 5,85 persen responden menyebut kondisi ekonomi keluarga yang belum membaik sebagai alasan ketidakpuasan mereka.
Survei tersebut juga mencatat sebanyak 48,21 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional berada dalam keadaan biasa saja. Hanya 16,1 persen yang menilai kondisi ekonomi nasional baik, sedangkan 35,69 persen menyatakan kondisi ekonomi saat ini buruk.
Di tingkat rumah tangga, hampir separuh responden atau 49,51 persen mengatakan kondisi ekonomi keluarga mereka tidak mengalami perubahan dibandingkan setahun lalu. Sejumlah responden lainnya menilai kondisi ekonomi rumah tangga justru memburuk.
Mayoritas responden juga mengaku merasakan dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap kondisi ekonomi mereka. Sebanyak 18,21 persen menyatakan dampaknya sangat besar, sedangkan 30,65 persen menilai pelemahan rupiah cukup mempengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga.
Temuan serupa muncul pada isu kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Sebanyak 53,5 persen responden mengaku kenaikan harga BBM memberikan dampak besar terhadap perekonomian mereka. Survei juga menunjukkan 77,8 persen responden tidak setuju apabila harga BBM dinaikkan.
Pengamat ekonomi, Yanuar Rizky menilai hasil survei tersebut menunjukkan persoalan ekonomi masih menjadi penentu utama persepsi publik terhadap pemerintah. Menurut dia, kebijakan pemerintah menahan harga BBM melalui subsidi belum cukup untuk mengatasi keresahan masyarakat.
“Kekecewaan terbesar masyarakat justru datang dari kenaikan harga bahan pokok. Artinya, menahan harga BBM saja tidak cukup,” ujar Yanuar.
Ia mengatakan kenaikan harga kebutuhan pokok mengindikasikan adanya struktur biaya lain di luar harga BBM yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan pemerintah. Pelemahan nilai tukar rupiah, kata dia, berpotensi meningkatkan biaya produksi dan pada akhirnya berdampak pada harga barang serta penciptaan lapangan kerja.
Selain tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo, survei tersebut juga mencatat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat berada di angka 49 persen. Adapun penilaian terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan menunjukkan 51,06 persen responden menilai pemerintah berjalan sesuai harapan, sedangkan 48,95 persen lainnya menilai kinerja pemerintah masih berada di bawah ekspektasi.
Survei yang dilakukan terhadap 1.230 responden di 38 provinsi itu digelar pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar plus minus 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.




































:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/bola/watermark-color-landscape-new.png,1125,20,0)/kly-media-production/medias/5495647/original/074499000_1770385031-barba.jpeg)











