TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah mengatakan telah bersurat kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membahas kebijakan pengiriman anak ke barak militer. Surat itu dikirim KPAI sejak awal pelaksanaan program tersebut. Namun, hingga kini surat tersebut belum direspons.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Belum diterima surat saya,” ucap Ai ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 21 Mei 2025.
Dia berujar, pelaksanaan program yang melibatkan anak perlu disesuaikan dengan pedoman pelindungan hak anak. Apabila regulasi sudah jelas dan pedoman sudah diikuti maka program dan kebutuhan anak juga bisa sejalan.
Ai merasa KPAI perlu berdialog dengan Dedi Mulyadi sebagai penggagas kebijakan barak militer itu. “Saya minta segera bertemu menyampaikan hasil pengawasan, kan ini berkelanjutan nih programnya. KPAI sudah kerja, dalam konteks bentuk-bentuk pertemuan, pengawasan dan lain sebagainya, ya sinkronkan dong,” tutur dia.
Ai meyakini bahwa bila sudah ada sinkronisasi dengan pedoman pelindungan anak, segala program maupun kebijakan yang melibatkan anak-anak akan jauh lebih baik.
KPAI juga meminta Dedi Mulyadi untuk meninjau kembali kebijakan pengiriman anak yang dianggap bermasalah ke barak militer. Ai mengatakan bahwa program sehebat apapun, terutama yang berkaitan dengan anak, memiliki regulasi dan pedomannya masing-masing.
Pelaksanaan evaluasi itu, ujar dia, nantinya bisa memperkokoh program. “Ini kan sudah berjalan, yang berikutnya, yuk review kembali. Ada SOP-nya (prosedur operasi standar) tidak, ada regulasinya, pelibatan dari berbagai pihak tidak?” ucap Ai.
Menyoal permintaan Dedi Mulyadi supaya KPAI turun tangan mengurus anak bermasalah, Ai menyebut bahwa lembaganya mengemban fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak anak.
“Saya sudah sampaikan berulang kali, tugas kami melakukan pengawasan. Jangankan untuk anak ratusan orang, yang dilakukan berbagai cara, berbagai metode, berbagai program gitu. Satu orang anak pun kan direspons oleh KPAI,” kata dia.
Program Dedi Mulyadi mengirim anak ke barak militer dilakukan terhadap anak yang dianggapnya nakal. Dia mengatakan program di barak militer tersebut adalah bentuk pendidikan karakter untuk anak. Program ini pertama kali dimulai pada Kamis, 1 Mei 2025 lalu. Kebijakan yang digagas mantan Bupati Purwakarta itu menyasar peserta didik dengan perilaku khusus, seperti tawuran, merokok, mabuk, hingga penggunaan knalpot brong.
