Politikus Partai Demokrat Bersaksi di Sidang Korupsi DJKA

POLITIKUS Partai Demokrat, Muhamad Lokot Nasution, akhirnya bersaksi dalam perkara korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Sumatera Utara yang bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan. Anggota Komisi Perhubungan DPR RI itu sempat dua kali mangkir dari panggilan persidangan.

Lokot bersaksi untuk tiga terdakwa, yaitu Eddy Kurniawan Winarto, Muhammad Chusnul, dan Muhlis Hanggani Capah. "Saudara saksi Lokot Nasution kenal dengan ketiga terdakwa?" tanya ketua majelis hakim Khamozaro Waruwu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Rabu, 8 April 2026.

Lokot mengenal ketiganya. Ia menjelaskan perkenalannya dengan Eddy terjadi di Apartemen Four Winds di Jakarta. "Saat itu kami membahas pekerjaan pembangunan jalur LRT di Jakarta meski akhirnya tidak jadi dikerjakan," ujarnya.

Perkenalan Lokot dan Eddy Kurniawan terjadi setelah dia mengundurkan diri dari pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan pada 2018. "Jadi saya sudah swasta saat bertemu Eddy Kurniawan Winarto dan pengusaha Wahyu Kahar Putra," ujar Lokot. 

Sebelum bergabung dengan Partai Demokrat, Lokot Nasution menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Lampung tahun 2015 dan 2017, serta PPK Proyek Double Track Kereta Api Jombang-Madiun pada 2018. 

Adapun terdakwa Muhammad Chusnul dan Muhlis Hanggani Capah, Lokot mengenal keduanya sebagai junior di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. "Kalau kedua terdakwa ini adalah junior saudara, berarti saudara gagal sebagai senior mendidik junior berperilaku jujur," kata Khamozaro.

Sidang kali ini seharusnya juga menghadirkan mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, sebagai saksi. Budi sempat bersaksi secara daring pada Rabu, 1 April 2026. Namun, mejelis hakim berpendapat kesaksiannya perlu disampaikan langsung berbarengan dengan Lokot Nasution.

Hakim menilai kesaksian Budi dan Lokot penting untuk mengurai aliran uang dari proyek DJKA. "Sebab dari fakta yang ada, korupsi DJKA rangakaiannya panjang," ujar Khamozaro Waruwu.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupi Fahmi Idris mengatakan pihaknya belum mendapat penjelasanan penyebab Budi Karya Sumadi batal hadir. Padahal dalam sidang kesaksiannya pekan lalu Budi Karya telah berjanji akan hadir langsung. 

Dalam persidangan sebelumnya, mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta DJKA Kementerian Perhubungan Danto Restyawan mengaku menerima perintah dari Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan uang dari para rekanan proyek di lingkungan DJKA. Hal ini berkaitan dengan kepentingan pemilihan presiden dan pemilihan gubernur Sumut 2024.

"Beliau (Budi Karya Sumadi) meminta saya membantu Pilpres. Saya hanya menjalankan tugas. Saya melakukan itu karena takut dicopot. Itu benar," ujar Danto saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada Rabu, 1 April 2026.