TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan menjelaskan alasan di balik penetapan biaya makan rapat koordinasi tingkat menteri, wakil menteri, atau eselon I sebesar Rp 118 ribu per orang. Anggaran ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Lisbon Sirait menjelaskan biaya Rp 118 ribu itu sudah termasuk pajak 11 persen. Sehingga kalau dikurangi, biaya untuk makan menjadi sekitar Rp 87 ribu. “Jadi sebenarnya itu biaya yang tidak terlalu besar untuk ukuran di Jakarta,” kata Lisbon dalam acara taklimat media di Kantor Kemenkeu pada Senin, 2 Juni 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Angka itu, menurut Lisbon, sesuai dengan kebutuhan rapat koordinasi tingkat menteri yang biasanya mengundang tamu dari luar negeri atau dari lembaga lain. Dia juga menegaskan bahwa biaya tersebut merupakan batas tertinggi yang tidak bisa dilampaui, dan hanya bisa diberikan untuk rapat yang melebihi dua jam.
Lisbon juga bercerita di Kemenkeu sendiri terkadang makan tidak disediakan meskipun durasi rapat melebihi dua jam. Hal ini dilakukan demi mendukung efisiensi anggaran yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto. “Apalagi kalau di (Direktorat Jenderal) Anggaran selalu jadi contoh,” kata dia.
Selain biaya makan, PMK 32 tahun 2025 juga mengatur biaya snack sebesar Rp 53 ribu, sehingga bila ditotal, jumlah biaya konsumsi mencapai Rp 171 ribu per orang. Selain untuk rapat tingkat menteri, peraturan ini juga megngatur biaya konsumsi untuk rapat biasa. Setiap provinsi memiliki besaran anggaran yang berbeda-beda.
Adapun provinsi dengan anggaran terendah adalah Kalimantan Tengah, yaitu Rp 42 ribu per orang untuk makan dan Rp 16 ribu per orang untuk kudapan. Sementara biaya konsumsi tertinggi adalah untuk Provinsi Papua Pegunungan, yaitu Rp 93 ribu per orang untuk makan dan Rp 42 ribu per orang untuk kudapan.
