PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, setelah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Operasi senyap itu digelar KPK sejak Senin, 20 Juli 2026.
Selain bupati, KPK juga menahan Direktur Utama PT Moconel Sistim Instrument, Alvonsus Gani, serta Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat, Sudirman. Penahanan itu dilakukan setelah KPK menyematkan status tersangka tiga kasus korupsi yaitu dugaan suap, gratifikasi, serta konflik kepentingan dalam pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Saat digiring menuju mobil tahanan KPK pada Selasa, 21 Juli 2026, Bupati Lalu Ahmad Zaini dan dua tahanan lainnya tak mengucap sepatah kata pun kepada awak media. Mereka terus berjalan keluar dari gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dengan mengenakan rompi oranye dan masing-masing kedua tangan terborgol.
Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan ketiganya ditahan selama 20 hari pertama yaitu sejak 21 Juli-9 Agustus 2026. "Penahanan dilakukan di rumah tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Taufik di kantornya, Jakarta Selatan, pada Selasa, 21 Juli 2026.
Sebelumnya, penyidik KPK menangkap 19 orang dalam OTT di Lombok Barat pada Senin kemarin. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, penyidik KPK memboyong Bupati Lalu Ahmad Zaini serta enam orang ke Jakarta. Adapun satu orang pihak swasta juga ditangkap di wilayah Jakarta.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sebanyak delapan orang yang terjaring OTT tengah diperiksa oleh penyidik. Delapan orang tersebut terdiri Bupati Lalu Ahmad Zaini, Dirut PT AMGM Lombok Barat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Penataan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat, satu swasta, tiga ajudan dan sopir bupati.
"Sehingga hingga pagi ini, total yang masih dilakukan pemeriksaan sejumlah delapan orang," kata Budi lewat keterangan tertulisnya, Selasa.
Budi mengungkap dugaan rasuah dalam rangkaian operasi tangkap tangan di Lombok Barat berkaitan dengan konflik kepentingan. Kasus tersebut terungkap seusai penyidik KPK menggelar ekspose atau gelar perkara setelah melaksanakan operasi senyap itu.
Budi mengatakan konflik kepentingan itu berkaitan dalam pengadaan, suap proyek, hingga bentuk gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. "Kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers sore ini," ucapnya.
Dalam OTT di Lombok Barat, penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah dan sejumlah dokumen. Penyidik juga menyegel ruang kerja Bupati Lombok Barat. Penyegelan dilakukan beberapa jam setelah tim menggelar operasi di Gerung, Lombok Barat pada Senin kemarin.
Penyidik tidak hanya menyegel ruang kerja bupati. Mereka juga memasang segel di ruang Kepala Dinas PUPRPKP Lombok Barat Lalu Ratnawi. Segel dipasang di pintu ruangan sebagai penanda bahwa ruangan tersebut menjadi bagian dari kepentingan penyidikan.
