Dua Staf Kedubes Israel Dibunuh sampai Bongbong Bubarkan Kabinet

Jakarta, CNN Indonesia --

Dua orang staf Kedutaan Besar Israel untuk Amerika Serikat tewas ditembak dalam insiden penembakan di dekat Capital Jewish Museum pada Rabu (21/5).

Sementara itu Presiden Filipina, Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr. meminta 50 menteri di kabinetnya mundur secara sukarela demi perombakan gila-gilaan.

Berikut ulasannya dalam Kilas Internasional hari ini, Jumat (23/5).

Dua Staf Kedubes Israel Tewas Ditembak di AS

Dua staf Kedutaan Besar Israel di Washington DC, Amerika Serikat, tewas ditembak di dekat Capital Jewish Museum, Rabu (21/5) malam.

Juru bicara Kedubes Israel Tal Naim Cohen mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kedua staf ditembak saat menghadiri acara di museum tersebut. Duta besar Israel untuk AS Yechiel Leiter disebut tidak ikut dalam acara itu.

Sebelum melakukan aksinya, pelaku penembakan disebut sempat meneriakkan "Free Palestine!"

90 Truk Bantuan PBB Masuk ke Gaza usai 3 Bulan Diblokade Israel

Sebanyak 90 truk bantuan kemanusiaan milik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berhasil memasuki Jalur Gaza, Palestina, usai Israel membuka kembali pintu perbatasan.

PBB melaporkan puluhan truk bantuannya sudah memasuki Gaza, tiga hari setelah Israel mengumumkan akan mengizinkan bantuan masuk secara terbatas.

Di Gaza, kelompok milisi Hamas mengonfirmasi bahwa puluhan truk bantuan telah memasuki wilayah kantong tersebut. Hamas menyatakan sekitar 87 truk telah datang untuk dialokasikan ke organisasi lokal dan internasional guna memenuhi "kebutuhan kemanusiaan yang mendesak."

Presiden Bongbong Minta 30 Menteri Mundur dari Kabinet, Ada Apa?

Presiden Filipina Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. melakukan perombakan gila-gilaan dalam susunan kabinet, dengan meminta 30 menteri mundur secara sukarela.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan istana kepresidenan, Bongbong menyatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk menyelaraskan kembali pemerintah dengan harapan rakyat.

Pengunduran diri ini, kata Bongbong, akan memberikan ruang baginya untuk mengevaluasi kinerja masing-masing kementerian dan menentukan siapa yang akan terus bertugas sesuai prioritas yang baru.

(tim/dna)