MA Israel Tolak Perintah PM Netanyahu Pecat Bos Shin Bet, Ada Apa?

Jakarta, CNN Indonesia --

Mahkamah Agung Israel menetapkan bahwa keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memecat kepala keamanan dalam negeri Shin Bet, Ronen Bar, "tidak sah secara hukum".

Keputusan Mahkamah Agung Israel ini menandai babak terbaru dari konflik internal dan pertaruhan kekuasaan yang memanas antara pemerintahan Netanyahu dan sistem peradilan negara itu.

Dalam putusannya pada Rabu (22/5), pengadilan tertinggi Israel itu menyatakan "keputusan pemerintah untuk mengakhiri masa jabatan kepala Shin Bet dibuat melalui proses yang tidak layak dan melanggar hukum."

Mahkamah juga menyebut Netanyahu memiliki konflik kepentingan dalam upayanya memecat Bar. Sebab, Shin Bet tengah menyelidiki dugaan hubungan antara orang-orang dekat Netanyahu dan Qatar.

Bar dan Netanyahu juga  saling melempar tuduhan seputar kegagalan keamanan besar mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu agresi brutal Israel ke Jalur Gaza hingga hari ini.

Netanyahu awalnya menyebut akan memecat Bar karena hilangnya "kepercayaan" yang ia kaitkan dengan kegagalan pengamanan pada 7 Oktober 2023 lalu.

Namun, Bar menilai keputusan Netanyahu dipicu oleh sejumlah peristiwa antara "November 2024 hingga Februari 2025".

Dikutip Al Jazeera, dalam dokumen pengadilan yang tidak dirahasiakan, Bar mengungkapkan Netanyahu telah beberapa kali memintanya agar Shin Bet mengambil tindakan terhadap warga Israel yang terlibat dalam aksi demonstrasi anti-pemerintah, terutama dengan memantau para penyandang dana protes tersebut.

Bar juga menolak menyetujui permintaan pengamanan yang bertujuan membebaskan Netanyahu dari keharusan bersaksi dalam persidangan korupsi yang tengah berjalan. Dalam kasus tersebut, Netanyahu didakwa atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan publik.

Menurut laporan Times of Israel, pengadilan menyatakan keputusan untuk memecat Bar dibuat tanpa dasar fakta dan tanpa memberinya kesempatan untuk didengar secara resmi.

Putusan pada Rabu itu juga menyoroti "kejanggalan" dalam proses pemecatan Bar serta "pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar keamanan dalam negeri".

Kabinet Israel sebelumnya melakukan pemungutan suara untuk memecat Bar pada Maret lalu, yang langsung memicu protes massal dan tuduhan bahwa pemerintahan Netanyahu sedang menuju ke arah otoritarianisme.

Mahkamah Agung kemudian menangguhkan keputusan tersebut sambil menunggu sidang. Sejumlah pihak, termasuk politisi oposisi, mengajukan petisi hukum untuk membatalkan pemecatan tersebut.

Pada April, pemerintah membatalkan keputusan pemecatan hanya sehari setelah Bar mengumumkan akan mundur secara sukarela.

Putusan Mahkamah Agung pada Rabu menyimpulkan bahwa "pengumuman pengunduran diri tersebut mengakhiri seluruh proses hukum ini."

(rds)

[Gambas:Video CNN]