JK Mengusulkan Pemerintah Kurangi Subsidi BBM

MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengusulkan pemerintah mempertimbangkan langkah pengurangan subsidi bahan bakar minyak atau BBM di tengah potensi krisis energi akibat perang di Asia Barat. Menurut Kalla, pengurangan subsidi bisa menjadi strategi menekan defisit anggaran.

Kalla berujar, kebijakan ini lazim diterapkan di negara-negara lain, meski berdampak pada kenaikan harga BBM. “Kami minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang, dengan cara mengurangi subsidi," ucap Kalla di rumahnya, di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Ahad, 5 April 2026.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini menilai, harga BBM yang terlalu murah lantaran ditopang subsidi seperti sekarang justru mendorong masyarakat untuk mengonsumsi energi secara berlebih. Hal ini menghambat upaya penghematan.

“Memang ada yang mengatakan jangan dinaikkan. Iya, betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus. Tetapi utang akan menumpuk dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang semua kita kena,” kata Kalla.

Kalla tak menampik bahwa pengurangan subsidi dan kenaikan harga BBM bakal memantik protes dari publik. Namun, menurut Kalla, kebijakan itu diperlukan untuk menekan defisit anggaran negara.

Ia pun menekankan bahwa pemerintah harus memberikan penjelasan yang baik agar masyarakat bisa menerima dan memahami kondisi itu. Terlebih, ujar Kalla, kebijakan itu diambil secara terpaksa karena tuntutan situasi eksternal.

“Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. (Tahun) 2005, 2014, tidak ada demo karena kami jelaskan dengan baik,” tutur Kalla.

Di sisi lain, konsumsi bahan bakar terbesar menurut Kalla justru berasal dari kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi relatif mampu yang menggunakan kendaraan pribadi. “Jadi kalau naik saja 20-30 persen, itu bagi mereka tentu biasa saja. Kedua kalau motor tentu, bisa diatur,” ujar Kalla.

Lebih jauh, Kalla juga menyinggung kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai upaya penghematan energi. Bagi Kalla, aturan itu tidak sepenuhnya efektif apabila tidak ada perubahan pola pergerakan masyarakat.

Pegawai negara maupun swasta yang bekerja dari rumah bisa saja merasa bosan, kemudian keluar rumah menggunakan mobil atau motor pribadi. Tujuan penghematan pun tak tercapai.

Kalla menilai upaya penghematan akan lebih efektif apabila kebijakan pembatasan penggunaan BBM dilakukan beriringan dengan peningkatan penggunaan transportasi umum.

“Kalau (harga bahan bakar) naik, itu yang (menggunakan) motor pasti kurang, pasti tinggal di rumah, pasti mungkin naik kendaraan umum, macam-macam. Itu lebih efektif dibanding tadi itu harus semua tinggal di rumah, tapi dia keluar juga,” ujar Kalla.