Pansus DPRD Kota Bandung Matangkan Ranperda Perilaku Seks Berisiko

Jakarta, CNN Indonesia --

Panitia Khusus (Pansus) 14 DPRD Kota Bandung memperlihatkan progres signifikan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seks Berisiko dan Penyimpangan Seksual, yang kini tengah memasuki tahap pendalaman pasal demi pasal bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusung, yakni Dinas Kesehatan.

Ketua Pansus, Radea, menjelaskan bahwa dalam Pansus telah melaksanakan berbagai tahapan partisipatif, termasuk Focus Group Discussion (FGD) dengan akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, serta perwakilan warga. Selain itu, Pansus juga menerima audiensi dari masyarakat, serta melakukan konsultasi dengan pemerintah guna memperkaya substansi Ranperda.

"Seluruh rangkaian ini dilakukan untuk memastikan Ranperda yang disusun benar-benar komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga terus mengupayakan agar pembahasan ini dapat diselesaikan tepat waktu," ujar Radea.

Dalam pembahasannya, Pansus menegaskan komitmen untuk mengedepankan kepentingan masyarakat Kota Bandung, serta memastikan keselarasan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus utama Ranperda terletak pada upaya pencegahan dan pengendalian perilaku seks berisiko serta penyimpangan seksual.

Sebagai bahan perbandingan, Pansus telah melakukan kajian terhadap sejumlah daerah yang lebih dahulu memiliki regulasi serupa, seperti di Kabupaten Cianjur lewat Perda No. 1 Tahun 2020, Kota Bogor (Perda No. 10 Tahun 2021), dan Kabupaten Bandung (Perda No. 14 Tahun 2023).

Selain pendekatan kesehatan dan regulasi hukum, Pansus turut menyoroti pentingnya penguatan kearifan lokal sebagai bagian dari strategi pencegahan. Nilai-nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa dinilai memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat dan menjaga identitas lokal.

Lebih lanjut, Radea menyatakan terinspirasi dengan pandangan Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra yang menekankan perlindungan hukum dari perilaku penyimpangan seksual bagi generasi muda. Pandangan tersebut mencakup dukungan terhadap wacana Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti-Penyimpangan Perilaku Seksual.

"Upaya ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga nilai moral dan agama. Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat," ujar Radea.

Pansus 14 DPRD Kota Bandung berkomitmen untuk terus mengawal penyusunan Ranperda ini hingga tuntas, yang diharapkan dapat menjadi landasan hukum kuat untuk menjaga kesehatan, ketertiban, serta nilai-nilai sosial masyarakat.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]