4 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP MY Esti Wijayanti angkat suara merespons klaim MPR yang menyebut nama Presiden kedua RI Soeharto sudah klir terkait usulan gelar pahlawan nasional.
Esti berpendapat klaim pembersihan nama Soeharto yang merujuk pada Ketetapan (TAP) MPR Nomor 11 Tahun 1998 itu belum sepenuhnya membersihkan semua pelanggaran yang dilakukan penguasa rezim Orde Baru (Orba) tersebut.
"Setahu saya belum mencabut terhadap pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan. Baru ada beberapa poin saya, belum tuntas ya," kata Esti saat memperingati Hari Sumpah Pemuda di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sehingga, Esti memandang Soeharto belum sepenuhnya memenuhi syarat untuk diberikan gelar pahlawan nasional. Esti yang juga Ketua DPP PDIP itu menilai ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan.
"Belum ada poin-poin yang kemudian bisa merubah, merubah untuk kemudian beliau bisa menjadi pahlawan nasional. Ada hal-hal tertentu yang pasti masih harus dipertimbangkan," katanya.
Sebelumnya, Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menilai usulan Presiden kedua RI, Soeharto sebagai pahlawan nasional mestinya tak lagi menimbulkan polemik publik.
Muzani merujuk pada keputusan MPR yang telah mencabut nama Soeharto dari Ketetapan (TAP) MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang perintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih tanpa Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
Namun, Muzani mengaku pihaknya menyerahkan sepenuhnya usulan itu kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
"Kalau dari sisi MPR kan pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan klir, dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR sehingga harusnya juga itu tidak menimbulkan problem lagi," kata Muzani yang juga dikenal sebagai kader Gerindra itu dalam keterangannya, Jumat (24/10).
Soeharto masuk dalam daftar 40 nama yang diusulkan sebagai pahlawan nasional. Daftar nama itu telah resmi diserahkan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa (21/10) siang.
Target diumumkan sebelum 10 November
Sementara itu di tempat terpisah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) optimistis nama Pahlawan Nasional yang baru dapat diumumkan secara resmi sebelum memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025.
"Ya mudah-mudahan, insyaallah sih. Insyaallah sebelum 10 November dan nanti dari nama-nama itu akan dipilih beberapa nama," kata dia menjawab pertanyaan pewarta selepas upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Museum Bank Indonesia, Jakarta, Selasa seperti dikutip dari Antara.
Kementerian Sosial tahun ini memberikan berkas usulan sebanyak 40 nama untuk menjadi pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). Usulan itu diserahkan kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang juga Ketua Dewan GTK pada pekan lalu.
Gus Ipul memproses penetapan calon pahlawan nasional dilakukan melalui mekanisme seleksi berlapis dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat.
"Ya nanti itu menyesuaikan Dewan Gelar ya untuk punya kesempatan lapor kepada Presiden. Seperti Presiden Soeharto dan Presiden Gus Dur misalnya, itu sudah diusulkan lima atau 10 tahun yang lalu. Tapi kemarin itu karena masih ada hambatan-hambatan tentang syarat-syarat formal, maka masih ditunda. Tetapi karena syarat-syarat formalnya sudah terpenuhi semua, maka untuk tahun ini kita usulkan ke Dewan Gelar," kata dia.
Daftar 40 tokoh usulan Pahlawan Nasional
Adapun Ke-40 tokoh yang diusulkan Kementerian Sosial untuk mendapat gelar pahlawan nasional itu di antaranya adalah aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto (Jawa Tengah), Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan), dan Jenderal TNI Purn. Ali Sadikin (Jakarta).
Selanjutnya ada Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur), H.M. Sanusi (Jawa Timur), K.H Bisri Syansuri (Jawa Timur), H.B Jassin (Gorontalo), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), H. Ali Sastroamidjojo (Jawa Timur), dr. Kariadi (Jawa Tengah), dan R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesomo (Jawa Tengah).
Kemudian, Basoeki Probowinoto (Jawa Tengah), Raden Soeprapto (Jawa Tengah), Mochamad Moeffreni Moe'min (Jakarta), KH Sholeh Iskandar (Jawa Barat), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Sumatera Barat), Zainal Abidin Syah (Maluku Utara), Gerrit Agustinus Siwabessy (Maluku), Chatib Sulaiman (Sumatera Barat), dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah).
(thr/kid)
