Pemerintah Perpanjang WFH ASN hingga 2 Bulan ke Depan

PEMERINTAH mengumumkan perpanjangan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah untuk aparatur sipil negara (ASN). Para ASN akan tetap menerapkan WFH setiap Jumat hingga setidaknya dua bulan ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah itu diambil karena konflik di Timur Tengah belum berakhir. "Dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan," kata dia seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.

Dalam rapat tersebut, kata Airlangga, Prabowo juga membahas berbagai kebijakan lain di sektor ekonomi. Di antaranya berbagai insentif ekonomi yang sedang dipersiapkan pemerintah. "Untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak," tuturnya.

Pemerintah sebelumnya menerapkan WFH satu kali sepekan bagi ASN mulai 1 April 2026. Kebijakan WFH setiap Jumat itu merupakan langkah penghematan bahan bakar minyak di tengah gejolak harga minyak global akibat peperangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran di Timur Tengah.

Skema WFH diatur melalui surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Jumat ditetapkan sebagai waktu WFH karena kegiatan kerja pada hari itu tidak sepadat hari lainnya. Namun, tetap ada sektor-sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH untuk ASN tersebut. Para pekerja sektor layanan publik, seperti kesehatan, keamanan, hingga kebersihan tetap bekerja dari kantor.

Kebijakan WFH juga tidak berlaku untuk sektor strategis lainnya seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok makanan minuman, perdagangan, transportasi, serta logistik dan keuangan.

Kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara dan pegawai swasta ini mencuat sejak pertengahan Maret 2026. Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak.

Prabowo mempertimbangkan kebijakan WFH sebagai langkah antisipasi dampak krisis global. Khususnya setelah lonjakan harga minyak dunia yang terjadi akibat perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran meletus pada penghujung Februari 2026.