Pemkab Pidie Pacu Pemulihan Sawah, 287 Hektare Sudah Panen Dua Kali

INFO TEMPO — Pemerintah Kabupaten Pidie mencatat progres rehabilitasi sawah yang terdampak banjir bandang Sumatra akhir tahun lalu. Sawah rusak ringan sudah bisa ditanami dan memetik panen, sedangkan sawah rusak sedang telah rampung disurvei oleh universitas.

Perkembangan ini diungkapkan jajaran Pemkab Pidie saat bertemu Kepala Pos Komando Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Wilayah Sumatera, Dr. Safrizal ZA, di Kota Sigli, Jumat, 5 Juni 2026.

Dalam pertemuan itu, Pemkab Pidie diwakilkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Hasballah, Kepala Dinas PUPR Muntahar, Asisten I Nazar Putra, Asisten II Apriadi, serta Direktur Perumdam Mon Krueng Baro Wahyu.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Hasballah menjabarkan, sebanyak 287 hektare sawah kategori rusak ringan telah selesai dibersihkan. Lahan tersebut bahkan sudah kembali ditanami. “Begitu pembersihan selesai, masyarakat langsung kembali menggarap sawah. Bahkan, sekarang sudah dua kali panen,” kata Hasballah.

Sementara itu, untuk sawah kategori rusak sedang seluas 120 hektare, Pemkab Pidie telah menyiapkan Studi Investigasi dan Desain (SID) yang dikerjakan oleh Universitas Malikussaleh. Penyusunan SID dinilai penting agar proses rehabilitasi nantinya berjalan lebih terukur, mulai dari kebutuhan teknis, pola pengerjaan, hingga estimasi anggaran.

Langkah bertahap tersebut sejalan dengan dorongan Satgas PRR yang sebelumnya meminta pemerintah daerah mempercepat pemulihan lahan pertanian masyarakat terdampak bencana. Berdasarkan data Satgas PRR, Aceh menjadi provinsi dengan target rehabilitasi sawah terbesar di Sumatra, mencapai 31.464 hektare.

Pemkab Pidie, Hasballah melanjutkan, saat ini berupaya menangani sawah rusak berat di Kecamatan Mutiara. Sedikitnya 95 hektare sawah tertimbun material lumpur dengan ketebalan mencapai sekitar satu meter.

“Lahan yang berada di belakang Kantor Camat Mutiara itu sebelumnya merupakan sawah produktif kategori IP3 atau dapat ditanami hingga tiga kali dalam setahun. Namun setelah tertimbun material banjir, lahan tersebut tidak lagi dapat digarap,” tutur dia.

Pemkab Pidie telah menyiapkan dana transisi sebesar Rp 500 juta untuk memulai rehabilitasi awal. Namun anggaran itu diperkirakan baru cukup menangani sekitar lima hektare lahan. “Per hektare membutuhkan sekitar Rp 98 juta karena material timbunannya sangat tebal,” kata Hasballah.

Kepala Pos Komando Satgas PRR Wilayah Sumatera, Safrizal ZA, memperkirakan kebutuhan total rehabilitasi lahan rusak berat tersebut mencapai sekitar Rp5 miliar dengan estimasi pengerjaan dua bulan.

Menurut Safrizal, langkah paling penting saat ini ialah memastikan pemerintah daerah mulai bekerja menggunakan sumber daya yang tersedia sambil menunggu dukungan pemerintah pusat.

Pemkab Pidie dinilai memiliki modal awal yang cukup untuk memulai pekerjaan. Dinas PUPR Pidie tercatat memiliki sekitar 10 unit alat berat, terdiri atas becho, grader, doser, truk, dan trado yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan rehabilitasi lahan terdampak.

Safrizal juga meminta Bupati Pidie segera mengirim surat permohonan bantuan kepada Kasatgas PRR Tito Karnavian, agar dukungan lintas kementerian dapat segera diproses. “Kita harus bergerak terlebih dahulu supaya pemerintah pusat melihat keseriusan daerah dalam memulihkan kondisi pascabencana,” ucapnya. (*)