MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) turut digunakan dalam operasional Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Meski demikian, ia memaparkan, penggunaan kas negara terbatas.
Menurut Purbaya, APBN akan digunakan untuk pembayaran gaji pejabat hingga cadangan dana untuk berjaga. Adapun modal awal pembangunan pusat keuangan ini paling besar akan bersumber dari Danantara.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Cukup besar uangnya, bukan APBN. Tapi, in case mereka kekurangan uang untuk membayar gaji-gajinya, bisa ditutup oleh APBN untuk sementara dalam jangka waktu tertentu,” ucapnya dalam jumpa pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
Ihwal kas negara yang dipersiapkan untuk mengantisipasi gejolak, Purbaya memastikan bahwa pemerintah telah memperhitungkan sejak awal agar anggaran yang digunakan tak besar. “Karena yang digelontarkan oleh Danantara menurut saya sih lebih dari cukup. Ini kan untuk jaga-jaga saja,” ujar Purbaya.
Sebelumnya penggunaan APBN dalam pengembangan pusat keuangan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan UU PFII Mohamad Hekal. “Mungkin ada pendanaan dari APBN lebih untuk misalnya hakim, kan harus independen juga,” ucapnya seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
Hekal menjelaskan bahwa mekanisme pembiayaan ini sudah didiskusikan dalam proposal pembentukan PFII, termasuk untuk pembiayaan operasional. Sebab pusat finansial ini nantinya akan memiliki dewan operasional, lembaga pengelola, hingga pengadilan khusus. Sehingga sumber pedanaan dari APBN dipertimbangkan.
Hekal menambahkan dana juga disiapkan untuk antisipasi gejolak. Agar saat pembangunan tersendat karena kondisi tertentu operasional lembaga tetap berjalan. Namun ia memastikan APBN tak bakal digunakan untuk dana investasi. “Sebetulnya buat menjaga operasional jangan berhenti,” ucapnya.
