TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sudaryono menanggapi penulis opini di detikcom yang mengkritik pengangkatan Letnan Jenderal Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai. Penulis menilai pengangkatan itu melanggar prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan aparatur sipil negara.
Sudaryono mengklaim, pengangkatan Djaka justru dilakukan berdasarkan sistem meritokrasi. Pemilihan Djaka dilihat dari kinerja dan sejumlah pertimbangan. Namun, Sudaryono tidak menyebutkan pertimbangan yang dimaksud.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Meritokrasi secara sistem. Pribadi Pak Bimo Wijayanto (diangkat jadi Dirjen Pajak Kemenkeu) dan Pak Djaka, dari sisi kinerjanya bisa dilihat. Kemudian bahwa pilihan jatuh kepada keduanya atas berbagai pertimbangan,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Ahad, 25 Mei 2025.
Menurut dia, meritokrasi merupakan sebuah mekanisme memilih seseorang berdasarkan kemampuan. Dari berbagai pilihan itu, dibutuhkan mekanisme untuk memilih yang terbaik. “Dari yang mampu banyak. Dari yang mampu itu harus ada yang dipilih. Pilihan selalu begitu,” kata dia.
Berdasarkan pemikiran itu, Sudaryono menilai, Djaka dipilih atas berbagai pertimbangan. Dia pun menyadari ada pandangan berbeda mengenai pengangkatan Djaka. Meski begitu, Sudaryono meminta masyarakat yang berbeda pendapat itu untuk melihat kinerja Djaka ke depan. “Tinggal dilihat nanti ke depannya bagaimana,” kata dia.
Sebelumnya seorang penulis opini di detikcom mempertanyakan pengangkatan Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Pengangkatan Djaka yang sempat menjabat sekretaris utama Badan Intelijen Negara itu dinilai melanggar prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan ASN.
Setelah tulisan opininya tayang, penulis mengaku mendapat intimidasi dan teror dari orang tidak dikenal. Redaksi detikcom pun mencabut artikel itu dengan alasan keamanan penulis.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Djaka Budhi Utama sudah mengundurkan diri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelum dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. "Ini salah satu contoh bentuk loyalitas seperti itu dan taat hukum," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Mei 2025.
Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam tulisan ini
