TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menuduh pihak asing membiayai lembaga swadaya masyarakat atau LSM untuk mengadu domba Indonesia. Ia menyampaikan itu saat memberi amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, 2 Juni 2025.
Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu dan jangan ada perbedaan sehingga menyebabkan gontok-gontokan. Ia menyebut inilah yang justru diharapkan bangsa asing karena kekuatan asing tidak suka Indonesia maju.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri,” kata Prabowo.
Namun Prabowo berdalih tidak mengajak bangsa Indonesia curiga terhadap bangsa asing. Ia menekankan Indonesia tidak boleh dipermainkan oleh bangsa mana pun.
Ini bukan pertama kalinya Prabowo menyinggung pihak asing mengadu domba Indonesia. Sebelumnya, Prabowo juga meyakini gelombang aksi unjuk rasa di sejumlah daerah di awal pemerintahannya karena ada campur tangan asing.
“Coba perhatikan, apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong,” ucap Prabowo saat wawancara dengan enam jurnalis senior di kediamannya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, 8 April 2025.
Prabowo merasa waspada akan kehadiran antek-antek asing serta kelompok yang ingin berbuat onar dan memanfaatkan momentum demonstrasi ini. “Dalam pengelolaan suatu negara, kita waspada, apakah ada kekuatan asing yang ingin adu domba. Ini berlaku lazim,” ujar Prabowo.
Sebelumnya, aksi demonstrasi oleh masyarakat sipil maupun mahasiswa se-Indonesia santer menjadi sorotan beberapa waktu belakang. Aksi ini menolak Revisi UU TNI yang kini sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI.
Penolakan atas pengesahan RUU TNI itu terus bergulir. Sekelompok orang bahkan mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR sebagai bukti perlawanan. Bahkan beberapa wilayah, semisal di Kota Padang, Yogyakarta, Bandung, Makassar, dan banyak daerah lainnya, menggelar aksi serupa untuk menolak pengesahan tersebut.
Sejumlah kelompok masyarakat sipil menganggap proses pembahasan revisi UU TNI terburu-buru dan minim keterlibatan partisipasi publik. Mereka juga khawatir bila tentara dapat menduduki jabatan sipil, sehingga meminta agar TNI tetap di barak.
