KOMISI Pemberantasan Korupsi atau KPK mengusulkan kenaikan dana bantuan partai politik atau parpol dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi mencegah praktik korupsi. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan lembaganya mengusulkan kenaikan bantuan dana partai politik karena penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat, baik dari tingkat desa hingga presiden.
“KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik,” ujar Fitroh dalam webinar yang diselenggarakan oleh KPK pada Kamis, 15 Mei 2025, dikutip dari kanal YouTube KPK.
Dia menyebutkan para pejabat yang menduduki jabatannya saat ini pasti mengeluarkan modal besar, bahkan memiliki pemodal. “Nah, timbal baliknya apa? Yang sering terjadi di kasus korupsi, timbal baliknya ketika menduduki jabatan tentu akan memberikan kemudahan bagi para pemodal ini untuk menjadi pelaksana kegiatan proyek-proyek di daerah. Ini tidak bisa dipungkiri, sering terjadi,” kata dia.
Usulan KPK tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari partai politik.
PKB: Kami Mendukung
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menyambut baik usulan kenaikan dana bantuan partai politik yang diusulkan KPK. Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan kenaikan pendanaan bagi parpol itu bisa memastikan proses kaderisasi berlangsung dengan lancar.
“Kami mendukung, setuju lah. Siapa yang enggak setuju?” kata Cucun di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Mei 2025.
Wakil Ketua DPR ini menyebutkan biaya partai politik selama ini memang besar untuk pelaksanaan sosialisasi, konsolidasi, hingga mencetak kader. Sehingga pengurus parpol juga harus memutar otak soal sumber pendanaan mereka. “Biasanya kan terjadi money politics yang enggak bisa tertahan lagi,” ujarnya.
Adapun, menurut Cucun, PKB tak mempermasalahkan nominal kenaikan dana bantuan parpol itu. Dia mengingatkan agar penggunaan biaya bantuan bagi parpol tersebut tak menyalahi aturan. “Kalau kami enggak mengusulkan angka tadi, diusulkan angka juga harus jelas peruntukannya,” ujar dia.
Gerindra: Perlu Dirumuskan dengan Rambu-rambu yang Jelas
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan usulan kenaikan bantuan keuangan bagi partai politik akan dibicarakan dalam konteks revisi UU Partai Politik. Bahkan, dia menyebutkan kemungkinan kajian baru mengenai sumber-sumber pendanaan alternatif partai politik.
“Ya, nanti kita akan bicarakan, misalnya apakah memungkinkan satu partai politik memiliki badan usaha atau tidak. Kajiannya juga harus dari sekarang, supaya para stakeholder dalam hal ini partai politik itu sendiri, mungkin para akademisi dan masyarakat bisa memberi masukan,” ujarnya di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Rabu, 21 Mei 2025, seperti dikutip dari Antara.
Ketua MPR itu mengatakan semua usulan tersebut perlu dirumuskan dengan rambu-rambu yang jelas agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.
Adapun politikus Partai Gerindra, Bahtra Banong, meyakini dengan adanya bantuan dana tambahan, parpol tak lagi merekrut kader secara kilat. Menurut dia, kenaikan dana bantuan oleh negara bisa membuat partai politik menjalankan fungsinya dengan baik.
Bahtra menyebut parpol sebagai pintu masuk untuk merekrut pemimpin, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden harus direkomendasikan oleh parpol.
“Partai politik tentu membutuhkan biaya untuk melakukan kaderisasi supaya ke depannya tidak melakukan atau merekrut kader yang sifatnya instan atau comotan,” ujarnya ketika ditemui di kompleks parlemen pada Jumat, 23 Mei 2025.
Wakil Ketua Komisi II DPR ini menilai, bila peserta pemilihan umum tidak dibekali dengan kaderisasi yang baik, maka kualitas mereka juga berpotensi menjadi tidak baik. “Pasti dia akan menggunakan cara-cara yang menurut mereka asal mereka terpilih, apapun akan mereka gunakan,” kata Bahtra.
Maka dari itu, dengan adanya bantuan dana yang mencukupi dari negara, partai politik pun akan mencetak kader-kader yang berkualitas.
Namun dia mengingatkan kenaikan dana bantuan parpol itu harus transparan. “Pertanggungjawabannya itu harus dikawal oleh publik atau kalau perlu audit independen, dananya dipergunakan untuk apa saja,” ujar dia.
PDIP Sebut Pembiayaan Partai Harus Dikaji secara Terbuka
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo mengatakan partainya siap mengikuti diskusi yang digagas KPK perihal usul peningkatan dana partai politik dari APBN.
Seperti dikutip dari Antara pada Jumat, 16 Mei 2025, Ganjar menuturkan pembahasan resmi akan digelar awal Juni nanti dan akan melibatkan berbagai partai politik. “Saya sudah dikasih kabar juga, saya kira partai-partai juga diundang,” kata Ganjar saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat, 16 Mei 2025.
Ganjar menyebutkan pembiayaan partai adalah isu penting yang harus dikaji secara terbuka, termasuk dari aspek transparansi dan akuntabilitas. Namun, hingga diskusi resmi digelar, PDIP memilih menahan diri untuk memberikan tanggapan lebih jauh.
Meski begitu, Ganjar menyambut baik inisiatif KPK untuk membuka ruang dialog. Dia menilai forum seperti itu penting agar usulan tidak berhenti pada wacana, tetapi didasarkan pada kajian yang komprehensif dan partisipatif. “Kalau sudah ada forum dan undangan resminya, ya kita siap ikut bicara,” ujar mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Novali Panji Nugroho, Ervana Trikarinaputri dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Ragam Reaksi atas Putusan MK Ihwal Pendidikan SD-SMP Gratis
