Ada Karhutla: Kasus ISPA di Kalimantan Selatan Capai 36.196

ilustrasi(Antara)

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Selatan mencatat lonjakan laporan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan data periode minggu ke-28 hingga ke-32 tahun 2026, total laporan mencapai 36.196 kasus.

Kepala Dinkes Kalimantan Selatan (Kalsel) Diauddin menyampaikan bahwa data tersebut dihimpun melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) hingga 22 Agustus 2026. Tren laporan menunjukkan peningkatan bertahap setiap minggunya.

Rincian data mingguan menunjukkan pada minggu ke-28 tercatat 5.319 kasus, naik menjadi 6.460 kasus pada minggu ke-29, kemudian 7.617 kasus pada minggu ke-30, 8.342 kasus pada minggu ke-31, dan mencapai puncaknya pada minggu ke-32 dengan 8.458 kasus.

“Total laporan selama periode minggu ke-28 sampai minggu ke-32 mencapai 36.196 kasus,” ujar Diauddin di Banjarmasin, Rabu (26/8).

Laju Kenaikan Mulai Melambat

Meskipun minggu ke-32 mencatatkan angka tertinggi, Diauddin menjelaskan bahwa laju peningkatan kasus mulai menunjukkan perlambatan. Kenaikan dari minggu ke-31 ke minggu ke-32 tercatat sebanyak 116 kasus, angka yang relatif lebih kecil dibandingkan lonjakan pada pekan-pekan sebelumnya.

“Kita melihat laju peningkatan mulai melambat. Tetapi ini bukan berarti kewaspadaan diturunkan. Pemantauan dan surveilans tetap kami lakukan secara berkelanjutan bersama Dinas Kesehatan kabupaten/kota,” tegasnya.

Sebaran Kasus di Kabupaten/Kota

Pada minggu ke-32, Kota Banjarmasin menjadi wilayah dengan laporan ISPA terbanyak, yakni 1.603 kasus. Posisi selanjutnya diikuti oleh:

• Kota Banjarbaru: 1.142 kasus
• Kabupaten Banjar: 1.135 kasus
• Kabupaten Tanah Laut: 751 kasus
• Kabupaten Kotabaru: 538 kasus

Tiga daerah teratas, yakni Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar, menyumbang sekitar 45,9 persen dari total laporan pada pekan tersebut. Dinkes Kalsel juga terus memantau perkembangan di daerah lain seperti Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Tapin, dan Hulu Sungai Tengah.

Konteks Pelaporan dan Penyebab

Diauddin mengingatkan bahwa angka yang tercatat dalam SKDR tidak bisa digunakan secara mentah untuk membandingkan risiko antarwilayah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan jumlah penduduk, tingkat kunjungan ke fasilitas kesehatan, serta ketepatan pelaporan di masing-masing daerah.

Selain itu, ia menegaskan bahwa peningkatan kasus ISPA tidak dapat langsung dikaitkan sepenuhnya dengan karhutla atau penurunan kualitas udara semata.

“Dinas Kesehatan masih mencermati keterkaitan data kesehatan dengan kondisi kualitas udara, cuaca, dan berbagai faktor lainnya. Kita tidak boleh langsung menyimpulkan satu penyebab, tetapi harus berdasarkan data dan perkembangan di lapangan,” pungkasnya. (Ant/E-3)