DPR Minta Pemerintah Perjelas Kabar 8 WNI Gabung Militer Asing

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta d(Antara)

WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah memperjelas  kebenaran informasi mengenai delapan orang warga negara Indonesia (WNI) yang disebut direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Menurutnya, pemberitaan mengenai kasus tersebut sudah berkembang cukup jauh, sementara sejumlah hal mendasar masih perlu dipastikan. 

Apalagi saat ini juga sudah muncul istilah tentara bayaran, bahkan ancaman hukum hingga kehilangan kewarganegaraan.

"Menurut saya jangan terlalu cepat ke sana. Perjelas dulu duduk beritanya," kata Sukamta di Jakarta, Jumat (4/9).

Ia mengatakan pemerintah perlu memastikan nama-nama sebenarnya orang-orang yang disebut dalam pemberitaan tersebut, baik soal kebenaran status WNI, lokasi keberadaan sekarang, serta validasi soal bergabung dengan militer Rusia.

Selain itu, pemerintah juga perlu menelusuri cara para WNI itu bisa bergabung dengan militer atau justru mereka terkena iming-iming lewat tawaran pekerjaan lain.

"Hal-hal mendasar seperti ini harus jelas dulu. Jangan sampai kita sudah sampai pada kesimpulan hukum, sementara faktanya sendiri masih kita cari," katanya.

Sukamta mengingatkan bahwa informasi itu muncul di tengah situasi perang Rusia dan Ukraina. Dalam situasi itu, berbagai informasi yang beredar harus diverifikasi lebih lanjut, apalagi jika sumber informasi itu berasal dari salah satu pihak yang terlibat perang.

"Bisa saja informasinya benar. Tetapi, tugas kita adalah memeriksanya sendiri. Indonesia harus punya penilaian berdasarkan informasi yang dapat kita verifikasi," katanya. (Ant/P-4)