3 hours ago
5
Selat Hormuz(Planet Labs PBC / AFP)
PRESIDEN Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa pemerintahannya telah menyepakati rute pelayaran baru di Selat Hormuz bersama Oman. Teheran menegaskan kesiapannya untuk membuka kembali jalur pelayaran vital internasional tersebut apabila Amerika Serikat (AS) mematuhi dan memenuhi seluruh komitmennya dalam Memorandum Islamabad yang ditandatangani pada Juni lalu.
"Kami telah menyepakati rute pelayaran melalui Hormuz dengan Oman, dan jika AS memenuhi komitmennya berdasarkan nota kesepahaman tersebut, kami akan membuka selat itu," tegas Pezeshkian sebagaimana dikutip kantor berita IRNA, Jumat (28/8/2026). Rencana rute pelayaran ini dilaporkan telah disampaikan secara resmi kepada Pemimpin Tertinggi Iran.
Pezeshkian menjelaskan bahwa pembukaan penuh Selat Hormuz sangat bergantung pada iktikad baik Washington dalam menjalankan poin-poin kesepakatan.
"Jika AS memenuhi komitmennya terkait pencabutan sanksi dan blokade, pelepasan aset, dimulainya investasi, serta pengakhiran perang di Lebanon, kami juga akan membuka Selat Hormuz. Sejauh perkembangan pembicaraan yang ada, pihak AS juga mengakui bahwa kita harus kembali pada nota kesepahaman tersebut," ujarnya.
Pezeshkian mengungkapkan bahwa Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran telah mencapai konsensus yang sangat solid terkait kesepakatan ini, di mana 12 dari 13 anggotanya memberikan suara mendukung.
Sebelum nota kesepahaman mengalami kebuntuan pada bulan lalu akibat ketidakpatuhan AS, Pezeshkian mencatat sanksi di sektor perbankan serta petrokimia sempat dicabut. Selama masa berlakunya kesepakatan awal tersebut, Iran berhasil mengekspor hampir 90 juta barel minyak.
Selain itu, negosiasi pencairan dana Iran yang dibekukan telah dimulai, bersamaan dengan persiapan skema investasi skala besar senilai 300 miliar Dolar AS (sekira Rp5.327 triliun). Iran juga telah menggelar pembahasan intensif bersama Qatar dan Uni Emirat Arab mengenai proyek investasi tersebut, meski Pezeshkian menegaskan proyek-proyek ini tidak akan bisa berjalan jika konflik militer terus berlangsung.
Konflik yang berkepanjangan dan kegagalan implementasi MoU ber dampak signifikan pada perekonomian Iran. Pezeshkian membeberkan bahwa volume ekspor dan impor negara tersebut mengalami penurunan drastis antara 25 persen hingga 35 persen.
Padahal, berdasarkan kerangka awal perpanjangan gencatan senjata pada April, AS dan Iran setuju untuk secara bertahap mengembalikan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz ke tingkat normal sebelum perang (yang dimulai sejak Februari), sembari merundingkan penyelesaian diplomatik akhir.
Di samping isu geopolitik luar negeri, Pezeshkian menyoroti tekanan energi berat yang dialami domestik akibat infrastruktur nasional yang terdampak konflik.
"Kita sedang dalam keadaan perang. Pertama, kita harus memahami bahwa kita sedang berperang. Jalur transportasi terblokir, barang-barang tidak masuk, dan pendapatan negara menurun. Bensin adalah salah satu dari barang-barang tersebut," tutur Pezeshkian.
Terkait dengan kebijakan bahan bakar, Presiden Iran membantah tegas rumor yang menyebutkan harga bensin akan melonjak hingga 50.000 toman per liter. Ia meluruskan bahwa pemerintah belum menetapkan besaran atau jadwal penyesuaian harga, dan satu-satunya skema yang sedang dikaji adalah pengenaan tarif kuota ketiga bagi konsumsi berlebih.
"Tarif yang diusulkan untuk kuota ketiga ini adalah sekitar 10.000 toman. Rumor mengenai harga 50.000 toman tidaklah benar," jelasnya, seraya menekankan bahwa langkah ini masih membutuhkan konsultasi bersama lembaga yudikatif dan parlemen.
Sebagai solusi jangka panjang dalam masa darurat perang ini, pemerintah Iran mempertimbangkan sejumlah kebijakan taktis, meliputi penerapan sistem kerja jarak jauh (work from home), perluasan layanan serta elektrifikasi taksi dan sepeda motor, hingga pengetatan standar efisiensi bahan bakar kendaraan guna menekan beban konsumsi nasional. (Ant/Anadolu/P-4)
