TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti penyusunan anggaran proyek-proyek strategis di Kabupaten Malang. Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Satgas Korsup) Wilayah III, Wahyudi mengungkapkan bahwa ada sejumlah praktik bermasalah saat penyusunan anggaran.
“Masih didapati di lapangan bahwa ada praktik seperti penjualan dengan nama (badan usaha) yang sama secara berturut-turut," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu, 31 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Praktik bermasalah yang dimaksud, seperti penjualan dengan nama badan usaha yang sama secara berturut-turut, proses negosiasi yang instan hingga kenaikan harga yang tidak wajar.
Pada 2025, Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan 15 proyek strategis, lima di antaranya telah masuk dalam probity audit atau tahap penilaian secara independen. Meskipun nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Kabupaten Malang naik dari 93 pada 2023 menjadi 94 pada 2024, KPK tetap menyoroti skor Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun ini yang masih tergolong rentan, yaitu 71,54.
KPK pun mengingatkan agar seluruh perencanaan pembangunan tetap berpegang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), visi misi kepala daerah, dan kemampuan keuangan daerah.
Wahyudi mengatakan bahwa bukan hanya proyek strategis, alokasi dana hibah, bantuan sosial, hingga dana pokok pikiran (pokir) DPRD juga menjadi perhatian KPK karena nilainya yang cukup besar, seperti dana hibah Rp 147 miliar, bantuan keuangan Rp 254 miliar, dan bansos Rp 91 miliar.
Dia mengungkapkan sering ditemukan bahwa dalam prosesnya, ada sejumlah kriteria penerima yang tidak jelas, pembukaan rekening dan pencairan dana di tahun yang sama, rekening berstatus dormant pasca pencairan, dan aturan penyaringan data penerima yang masih belum kuat.
Ihwal dana pokir DPRD Kabupaten Malang pada 2025 senilai Rp 63 miliar, KPK pun menerima banyaknya aduan darai masyarakat.
