Menteri PU Andalkan Aspal Buton untuk Tekan 50 Persen Impor

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) akan menekan ketergantungan terhadap aspal impor di tengah ketidakpastian global. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pihaknya memaksimalkan pemanfaatan aspal dalam negeri.

Menurut dia, langkah ini ditargetkan mampu mengurangi impor hingga sekitar 50 persen. “Kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada sumber daya dari luar, terutama di tengah situasi global yang tidak pasti. Apa yang kita miliki di dalam negeri harus menjadi kekuatan utama,” kata Dody dikutip dari keterangan tertulis Kamis 2 April 2026.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas meningkatnya risiko gangguan pasokan dan fluktuasi harga energi dunia, terutama akibat dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah. Untuk itu, Dody mendorong peningkatan penggunaan Aspal Buton (Asbuton) sebagai substitusi aspal impor.

“Selama ini, sebagian besar aspal impor berasal dari turunan minyak bumi. Ketika harga minyak global naik atau pasokannya terganggu, biaya pengadaan aspal ikut meningkat dan berdampak langsung pada anggaran pembangunan jalan,” katanya.

Padahal, kata Dody, Indonesia memiliki cadangan aspal yang melimpah dan dikenal memiliki kualitas baik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatannya masih terbatas. 

“Rata-rata penggunaan asbuton olahan baru mencapai sekitar 4 persen dari total kebutuhan aspal nasional,” kata dia.

Dody menjelaskan, saat ini sekitar 78 persen kebutuhan aspal nasional masih dipenuhi dari impor. Dari total kebutuhan 1,056 juta ton pada 2024, angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton per tahun.

Melalui kebijakan substitusi Asbuton (A30), Dody mengatakan hal itu bisa meredam dampak lonjakan harga akibat gejolak energi global. Penggunaan bahan baku lokal ini diharapkan memperkuat ketahanan pasokan sekaligus meningkatkan kemandirian industri dalam negeri.

Selain memperkuat ketahanan pasokan, kata dia, kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp 4,08 triliun per tahun dan meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp 1,6 triliun per tahun. "Serta mendorong penguatan industri dalam negeri melalui pemenuhan SNI dan TKDN minimal 40 persen,” kata Dody.