5 hours ago
5
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 Provinsi Jawa Tengah.(MI/Supardji Rasban)
WALI Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (6/8).
Kegiatan tersebut dihadiri kepala daerah se-Jawa Tengah, jajaran BPS RI dan BPS Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengapresiasi BPS Jawa Tengah yang telah menginisiasi rapat koordinasi tersebut sebagai langkah mempercepat penyelesaian pendataan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, hingga 5 Agustus 2026, capaian pendataan di Jawa Tengah telah mencapai 80,10%, sebuah capaian yang dinilai sangat baik dan berada di atas rata-rata nasional.
"Capaian ini luar biasa. Terima kasih kepada seluruh petugas sensus yang telah bekerja di lapangan dan kepada pemerintah daerah yang terus mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi. Kita berharap target pendataan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan BPS," ujar Taj Yasin, melalui keterangan resmi.
Ia menegaskan, Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengetahui kondisi riil perekonomian sekaligus menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang.
"Keberhasilan Sensus Ekonomi merupakan tanggung jawab bersama, termasuk seluruh kepala daerah," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik RI, Sonny Harry B. Harmadi, menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan menjadi sumber data strategis bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Menurut Sonny, perubahan pola ekonomi pascapandemi membuat aktivitas usaha semakin dinamis. Kini, kegiatan ekonomi tidak lagi hanya dilakukan di kawasan perdagangan atau industri, tetapi juga tumbuh dari rumah-rumah masyarakat melalui berbagai model usaha berbasis digital maupun rumahan.
"Sejak tahun 2020 struktur perekonomian mengalami perubahan yang sangat cepat. Hari ini usaha bisa tumbuh dari rumah, sehingga pemerintah membutuhkan data yang akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kondisi di lapangan," ujarnya.
Ia mengibaratkan Sensus Ekonomi sebagai general check-up bagi perekonomian Indonesia. Hasil sensus nantinya akan menjadi "kompas" dalam menentukan arah pembangunan ekonomi, penyusunan program pemberdayaan usaha, hingga penyusunan kebijakan investasi di daerah.
Sonny juga memaparkan bahwa berdasarkan PDRB tahun 2025, Jawa Tengah menempati peringkat keempat sebagai provinsi dengan perekonomian terbesar di Indonesia, setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Selain itu, berdasarkan hasil sementara Prelist Sensus Ekonomi 2026, Jawa Tengah memiliki sekitar 4,55 juta unit usaha, menjadikannya provinsi dengan jumlah usaha terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Untuk kategori Usaha Besar, Jawa Tengah berada di peringkat ketiga nasional, sedangkan jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) juga menempati posisi kedua secara nasional.
"Capaian ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Karena itu, data hasil Sensus Ekonomi harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran," tegas Sonny.
Melalui keikutsertaan dalam Rakorda tersebut, Pemerintah Kota Tegal menegaskan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar menghasilkan data yang berkualitas, akurat, dan mampu menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah.(E-2)
