PEMERINTAH Turki kini memperluas pengaruh militernya melalui kerja sama dengan otoritas de facto di Libya timur. Langkah tersebut menandai pergeseran kebijakan Ankara dari sekadar dialog menjadi kerja sama teknis dan militer dengan Tentara Nasional Libya (LNA) di bawah Khalifa Haftar.
Perubahan kebijakan Ankara dinilai sebagian pihak dapat memicu kekhawatiran bagi negara tetangga, terutama Mesir, yang merupakan sekutu Haftar. Kairo memandang, kehadiran militer tersebut berpotensi melemahkan pengaruhnya di dekat perbatasan Timur Libya.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Seperti dilaporkan Aljazeera, berdasarkan sumber yang dapat dipercaya, dinamika tersebut justru mengarah sebaliknya. Hubungan Turki dan Mesir disebut tengah memasuki fase koordinasi yang erat, khususnya dalam isu Libya.
Menurut sejumlah sumber mengatakan kerja sama antara Turki dan Komando Umum Libya timur meliputi pembangunan fasilitas militer, sistem radar pemantauan canggih, dan pelatihan bagi perwira Libya di Ankara dengan melibatkan perusahaan pertahanan Turki. Selain itu, Wakil Komandan Pasukan timur, Saddam Haftar dilaporkan memimpin pembahasan kerja sama dengan dengan Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Turki.
Kendati demikian, pernyataan resmi tidak secara eksplisit menyebutkan pembangunan pangkalan militer atau penempatan pesawat nirawak, tetapi hubungan kedua pihak menunjukkan adanya kerja sama teknis yang semakin erat.
Mengapa Kairo tidak Menunjukan Kekhawatiran?
Seperti dilansir Al Jazeera, salah satu sumber menyebutkan bahwa setiap langkah yang diambil Turki di Libya dilakukan melalui koordinasi dengan otoritas Mesir. Hal ini dinilai mampu meredam ketegangan di antara kedua negara.
Direktur Arab Foundation for Development Strategic Studies, Samir Ragheb mengatakan koordinasi Mesir dan Turki kini mencapai tingkat tertinggi, termasuk di bidang militer. Menurut dia, kedua negara juga berada di pihak yang sama dalam perang saudara Sudan dengan mendukung angkatan bersenjata Sudan melawan Rapid Support Forces (RSF).
Ragheb menilai kerja sama Turki dengan kubu Haftar justru dapat membantu kepentingan strategis Mesir, terutama untuk membatasi dukungan LNA terhadap RSF. Selain itu, keterlibatan Ankara di Libya kawasan Timur dinilai mengisi kekosongan yang berpotensi dimanfaatkan aktor regional lain yang bertentangan dengan kepentingan Mesir di kawasan Tanduk Afrika.
Ia juga menyebut kemungkinan pembangunan pangkalan militer Turki di Libya selatan tidak dipandang sebagai ancaman bagi Mesir karena lokasinya jauh dari perbatasan kedua negara. Sebaliknya, langkah tersebut dinilai dapat membuka peluang koordinasi keamanan di kawasan Sahel dan Sahara.
Salah satu alasan utama di balik kebijakan itu disebut sebagai upaya Ankara memperoleh pengakuan dari otoritas Libya timur terhadap perjanjian batas maritim 2019 yang ditandatangani bersama Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya (GNA). Mesir sendiri tidak menyampaikan keberatan terhadap delimitasi maritim yang menghubungkan Benghazi dan Turki, yang dinilai mencerminkan adanya kesepahaman di antara kedua negara.
Meski demikian, pakar keamanan nasional Libya, Faisal Bualraiga menilai hubungan tersebut belum berkembang menjadi aliansi strategis penuh karena belum disertai perjanjian pertahanan resmi. Ia memperingatkan bahwa setiap kehadiran militer permanen Turki di dekat perbatasan Mesir atau Aljazair berpotensi menjadi garis merah yang dapat meningkatkan sensitivitas kawasan.
Menurut para ahli, perkembangan itu menunjukkan bahwa persaingan Turki dan Mesir di Libya mulai bergeser dari pola konfrontatif menuju kerja sama yang lebih pragmatis.
