INFO TEMPO – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni terus memastikan agar kesehatan warganya terjamin aman melalui program jaminan kesehatan gratis. Untuk keberlanjutan program itu, Pemkot dan DPRD Kota Bontang mendorong pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan swasta.
Wali Kota Neni Moerniaeni mengatakan, program jaminan kesehatan gratis bagi seluruh warga Bontang merupakan prioritas utama sejak awal kepemimpinannya. Pemkot Bontang sebelumnya telah mengantisipasi kebijakan pusat terkait penonaktifan ribuan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dengan langsung mengalihkan sekitar 2.753 hingga 3.000 peserta terdampak agar iurannya ditopang oleh APBD daerah.
Namun, guna menyiasati keterbatasan fiskal daerah, Pemkot Bontang menggelar Sosialisasi Skema Sharing Iuran (SSI) Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU PD) bersama jajaran dunia usaha di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Selasa, 21 Juli 2026. "Skema pembiayaan mandiri lewat kolaborasi dunia usaha ini adalah solusi inovatif agar masyarakat tetap sehat, layanan medis berjalan prima, dan ketahanan fiskal daerah kita tetap terjaga dengan stabil," kata dia.
Skema gotong royong ini dirancang agar pembiayaan kesehatan masyarakat tidak sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, hadir Kepala Dinas Kesehatan dr. Toetoek Pribadi Ekowati, Kabag Administrasi Pembangunan (Adbang) Setda Kota Bontang, Mikhael Edy Salamba, serta Kepala BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Bontang. Sinergi lintas sektor ini juga diperkuat dengan kehadiran Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Adrielona JMS.
Kepala BPJS Kesehatan Kota Bontang, Laily Jumiati, memaparkan teknis penerapan SSI kepada para perwakilan manajemen perusahaan yang hadir. Pihak BPJS memetakan pentingnya kontribusi sektor swasta dalam menyerap iuran kepesertaan masyarakat kelas pekerja mandiri (PBPU) yang didaftarkan pemerintah daerah. Kehadiran entitas bisnis tersebut menjadi sinyal positif dimulainya kolaborasi jangka panjang untuk menjaga status Universal Health Coverage (UHC) Kota Bontang. (*)
