97 Dapur MBG di Yogyakarta Berhenti Beroperasi

LAYANAN Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan 97 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhenti beroperasi sejak awal Juni 2026. Penghentian layanan itu akibat kendala administratif hingga keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat melalui sistem rekening khusus tiap dapur.

"Ada 97 dapur layanan yang berhenti beroperasi sementara karena belum ada transfer dan ada juga (dapur) yang belum memenuhi persyaratan," kata Sekretaris Daerah DI Yogyakarta yang juga menjabat Ketua Percepatan MBG DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kamis, 11 Juni 2026.

Made menyebutkan dari total 97 unit SPPG yang tutup, sebanyak 42 unit dapur berhenti beroperasi akibat dana pusat yang belum turun melalui rekening khusus berbentuk akun virtual tiap SPPG. Sementara itu 55 unit sisanya tersandung permasalahan administratif dan status penangguhan operasional di lapangan. 

Ia memaparkan permasalahan dana akun virtual yang belum cair ini terkonsentrasi di tiga wilayah Yogyakarta. Berdasarkan pemetaan wilayah, Kabupaten Sleman menjadi wilayah dengan jumlah titik penutupan dapur tertinggi yang menyentuh 36 unit atau 37,1 persen dari total kasus. 

Posisi berikutnya disusul oleh Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah dapur yang berhenti mencapai 28 unit atau sebesar 28,9 persen, di mana kondisi wilayah tersebut didominasi oleh kendala dana yang belum cair sebanyak 22 unit. 

Wilayah lain yang ikut terdampak kemacetan anggaran adalah Kabupaten Bantul dengan jumlah 10 unit. Untuk sisa angka dari total sebaran unit lainnya di Yogyakarta dilaporkan masih beroperasi sambil menunggu informasi pencairan dana lebih lanjut.

Penghentian operasional puluhan SPPG ini dinilai dapat membawa dampak langsung pada pemenuhan gizi para siswa di sekolah. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyayangkan sikap pengelola yang menghentikan layanan secara mendadak tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu. Sehingga memicu persoalan dan kekecewaan di lapangan. 

Hingga saat ini, pihak pemerintah daerah mengaku belum memetakan secara mendetail mengenai jumlah titik layanan sekolah yang terdampak langsung. Namun pemantauan ketat terus dilakukan melalui satuan tugas yang diketuai oleh sekretaris daerah di masing-masing kabupaten dan kota.

"Saat dapur itu memutuskan berhenti beroperasi tidak ada pemberitahuan. Akibatnya ada siswa yang mungkin belum sarapan dari rumah, lalu masuk sekolah dan ternyata SPPG-nya tidak melayani karena diputus sepihak," kata Made.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan menata ulang program MBG dalam satu bulan. Salah satu alasan penataan ulang tersebut ialah melonjaknya jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Semula, SPPG direncanakan berdiri sekitar 21 ribu. Namun kini ada 27.877 titik SPPG. “Rencana awal titik SPPG itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Membengkak 6.877 titik SPPG,” kata Zulkifli Hasan, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 11 Juni 2026.

Dengan setiap dapur SPPG memperoleh insentif senilai Rp 6 juta per hari, sosok yang akrab disapa Zulhas ini menghitung pemborosan anggaran untuk insentif dapur SPPG diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun per bulan. “Jika per bulan ada pemborosan Rp 1 triliun, berarti kalau setahun Rp 12 triliun,” ujar Zulhas.