PERDANA Menteri baru Irak Ali al-Zaidi resmi mulai menjabat pada Sabtu, 16 Mei 2026, dalam upacara serah terima jabatan di Baghdad. Menurut laporan Saudi Gazette yang mengutip kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency (INA), al-Zaidi menggantikan mantan Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani setelah pemerintahannya memperoleh persetujuan parlemen pada awal Mei.
Pelantikan itu menandai dimulainya pemerintahan baru Irak di tengah negosiasi politik yang masih berlangsung untuk melengkapi susunan kabinet. Sebelumnya, pada 14 Mei 2026, parlemen Irak memberikan mosi percaya kepada al-Zaidi dan 14 menteri kabinetnya, sementara pemungutan suara terhadap sembilan posisi lain ditunda karena belum tercapai kesepakatan politik.
Menurut laporan Al Jazeera, al-Zaidi dan para menteri yang telah memperoleh persetujuan parlemen mengucapkan sumpah konstitusional dan resmi menjalankan tugas pemerintahan. Dalam pernyataannya, kantor media perdana menteri menyebut, “Dewan Perwakilan Rakyat memberikan mosi percaya kepada pemerintahan Perdana Menteri Ali Faleh al-Zaidi beserta program kementeriannya.”
Kabinet Belum Lengkap
Pemerintahan al-Zaidi seharusnya terdiri atas 23 kementerian. Namun hingga kini, komposisi kabinet masih belum lengkap karena partai-partai politik belum mencapai kesepakatan terkait sejumlah posisi strategis, termasuk kementerian dalam negeri dan pertahanan.
Dalam sistem politik Irak, pemerintahan dianggap sah apabila parlemen menyetujui lebih dari separuh kementerian yang diajukan. Sidang parlemen pekan lalu menyetujui 14 menteri, tetapi gagal mencapai konsensus terhadap sejumlah pos tersisa.
Anggota parlemen Irak menunjuk Basim Mohammed sebagai menteri perminyakan baru. Sementara itu, Fuad Hussein tetap dipertahankan sebagai menteri luar negeri dalam pemerintahan baru.
Al-Zaidi juga telah mempresentasikan program pemerintahannya dalam sidang parlemen yang tidak disiarkan secara langsung. Namun hingga kini isi program tersebut belum diumumkan kepada publik.
Perdana Menteri Termuda Irak
Ali al-Zaidi tercatat sebagai perdana menteri termuda Irak pada usia 40 tahun. Presiden Irak, Nizar Amidi, menunjuk al-Zaidi sebagai perdana menteri pada 27 April 2026 setelah Coordination Framework Alliance, blok parlemen terbesar Irak sepakat mencalonkannya.
Menurut laporan Al Jazeera, penunjukan al-Zaidi mengakhiri kebuntuan politik yang berlangsung selama berbulan-bulan. Dalam proses tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut ikut campur setelah mantan perdana menteri dua periode, Nouri al-Maliki, sempat menjadi kandidat utama koalisi.
Al-Maliki yang dikenal dekat dengan Iran disebut mendapat penolakan keras dari Trump. Presiden Amerika Serikat itu memperingatkan bahwa seluruh dukungan Washington terhadap Irak dapat dihentikan apabila al-Maliki kembali menjabat sebagai perdana menteri.
Berbeda dengan para pendahulunya, al-Zaidi tidak memiliki rekam jejak di pemerintahan maupun jabatan politik. Ia lahir di Baghdad dari keluarga terkemuka asal Provinsi Dhi Qar dan membangun karier di sektor akademik serta swasta. Ia memiliki gelar sarjana hukum dan keuangan, gelar magister perbankan dan keuangan, serta menjadi anggota Iraqi Bar Association.



























:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3642128/original/083822000_1637681616-2_000_Hkg660630.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5502638/original/046269700_1770993794-vickery.jpg)














:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5485282/original/038819000_1769501489-pikojerico-175__1_.jpg.jpeg)

