Amnesty Kritik Pelibatan Militer hingga Ormas Saat Demo

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons soal upaya pengamanan selama rangkaian demonstrasi dalam kurun waktu seminggu terakhir. Kepolisian tampak berjaga di lokasi demo bersama dengan sejumlah unsur lain mulai dari personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga organisasi kemasyarakatan (ormas).

Usman mengatakan, tugas pengamanan demo semestinya menjadi tugas pokok dan fungsi dari kepolisian. Menurutnya, penerjunan tentara aktif untuk mengawal unjuk rasa masyarakat tidak tepat secara hukum.

"Karena militer itu dilatih, dididik, dipersenjatai untuk perang. Bukan menangani masalah di dalam masyarakat," ujar Usman saat ditemui wartawan di Kantor Pengurus Pusat (PP) Muhamadiyah, Jakarta Pusat pada Selasa, 16 Juni 2026.

Usman juga menolak adanya pelibatan personel komponen cadangan (Komcad) dalam unjuk rasa. Menurut Usman, pengerahan Komcad bisa saja berpotensi menimbulkan konflik horizontal karena status prajurit Komcad yang sejatinya masih warga sipil. 

Kekhawatiran atas konflik horizontal tersebut juga yang membuat Usman menolak polisi mengikutsertakan ormas hingga komunitas ojek online untuk menjaga demo. "Jangan sampai pemerintah ikut mengorganisir mereka," ucap Usman. 

Usman lantas mencontohkan dengan peristiwa Cawang Berdarah ketika kelompok mahasiswa diserang oleh kelompok preman yang diorganisir di bawah nama Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa atau Pam Swakarsa. "Lalu, berakibat kematian," kata Usman. 

Menurut Usman, kepolisian sudah lebih dari mumpuni untuk melakukan upaya pengamanan terhadap demonstrasi masyarakat. "Jangan libatkan militer, jangan libatkan Komcad, jangan libatkan kelompok masyarakat," ujar Usman. 

Dugaan pelibatan prajurit Komcad dalam upaya pengamanan demonstrasi muncul lewat dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan. Berdasarkan warkat Kemenhan bertarikh 11 Juni 2026 Nomor B/752/VI/2026/BACADNAS yang dilihat Tempo, disebutkan ada perintah untuk sekitar 500 prajurit Komcad aparatur sipil negara atau ASN mengikuti Apel Siaga pada 12 Juni 2026.

Pantauan Tempo di lapangan juga menunjukkan banyak tentara ikut berjaga di lapis kedua setelah polisi untuk mengamankan demonstrasi. Mereka juga terlihat mengenakan seragam dinas lengkap berwarna loreng hijau.