BGN Kaji Ulang Sasaran Penerima MBG

BADAN Gizi Nasional tengah mengkaji skema baru penyaluran program makan bergizi gratis (MBG) dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat. Salah satu indikator yang dipertimbangkan adalah kelompok desil tertentu atau tingkat kesejahteraan masyarakat.

Juru bicara BGN, Agustina Arumsari, mengatakan desil tidak akan menjadi satu-satunya acuan dalam menentukan sasaran penerima manfaat. Namun, indikator tersebut akan dipadukan dengan tingkat kerentanan gizi dan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan gizi.

“Desil itu hanya salah satu indikator. Nanti ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi yang salah satu parameternya adalah desil, kemudian akses terhadap pemenuhan gizi. Itu masih kami olah dan kami ramu kriterianya,” kata Arumsari dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026.

Dia mengatakan, BGN masih menyusun formula penentuan sasaran penerima manfaat yang lebih tepat dan efisien. Pembahasan mengenai skema tersebut akan dilakukan bersama Kementerian Keuangan dalam penyusunan anggaran program MBG tahun 2027.

Arum menjelaskan kelompok masyarakat yang berada di wilayah dengan kerentanan gizi tinggi, kondisi sosial ekonomi rendah, dan akses pangan yang terbatas berpotensi menjadi prioritas penerima manfaat program tersebut.

“Kalau memang dia berada di daerah yang rentan gizi, kondisi sosial ekonominya rendah, dan akses terhadap pemenuhan gizinya rentan, itu bisa menjadi pertimbangan bagi kami untuk melakukan refocusing kepada pihak lain yang lebih membutuhkan,” ujarnya.

Meski demikian, BGN belum menetapkan kelompok desil mana yang akan menjadi sasaran prioritas. Lembaga tersebut masih melakukan pengolahan data sebelum mengambil keputusan final. “Kalau sekarang ditanya persisnya seperti apa, formulanya masih kami susun,” ujarnya.

Kajian tersebut dilakukan di tengah upaya BGN mengevaluasi kebutuhan anggaran program MBG tahun depan. Menurut dia, asumsi penerima manfaat sebanyak 81 juta orang yang menjadi dasar usulan anggaran MBG 2027 masih perlu ditinjau kembali.

Ia menilai angka penerima manfaat tersebut berpotensi terlalu besar jika dibandingkan dengan kebutuhan riil dan kondisi fiskal pemerintah saat ini. Karena itu, BGN sedang menyusun ulang sejumlah asumsi, termasuk mekanisme penargetan penerima manfaat.

“Angka itu lahir dari asumsi 81 juta penerima manfaat. Angka tersebut masih kami anggap terlalu besar,” ujarnya.