China: personel Filipina "terdampar" ilegal di Laut China Selatan

5 hours ago 1

Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China menyebut personel militer Filipina "terdampar" secara ilegal di Laut China Selatan dan sengaja menyerang penjaga pantai China pada Senin (20/7).

"Personel dari kapal militer Filipina yang secara ilegal 'terdampar' di Ren’ai Jiao secara terang-terangan mengganggu penegakan hukum normal Penjaga Pantai China dan dengan sengaja menyerang kami," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa.

Filipina dan China saling menuduh terlibat dalam insiden di kawasan yang disebut China sebagai Ren'ai Jiao atau "Second Thomas Shoal" menurut Filipina di Laut China Selatan pada Senin (20/7),

"Kapal Penjaga Pantai China sedang melakukan kegiatan penegakan hukum rutin di dekat Ren'ai Jiao milik China kemarin ketika dua perahu dari kapal perang Filipina yang terdampar secara ilegal dengan sengaja mendekat dan menabrak kapal penjaga pantai China dengan cara yang berbahaya dan menyerang personel di dalamnya," ungkap Lin Jian.

Kapal perang yang dimaksud Lin Jian itu adalah bekas kapal perang BRP Sierra Madre yang sejak 1999 dijadikan sebagai "markas terapung" bagi penjaga pantai Filipina di terumbu karang Ren'ai Jiao. Filipina secara rutin mengirim orang untuk mengisi perbekalan di markas terapung tersebut.

Kejadian tersebut, ungkap Lin Jian, memaksa Penjaga Pantai China untuk bereaksi dengan tegas meski masih sesuai hukum.

"Setelah insiden tersebut, Filipina memutarbalikkan fakta, menuduh China, dan menyebarkan disinformasi, China sangat menyesalkan dan dengan tegas menolak tindakan Filipina. Pagi ini, kami menyampaikan protes serius kepada duta besar Filipina untuk China," tambah Lin Jian.

Li Jian pun menyebut bahwa Ren’ai Jiao, sebagai bagian dari Nansha Qundao, sebagai wilayah China.

Menurut Lin Jian, sejak 9 Mei 1999, Filipina secara ilegal menambatkan kapal perang di sana, menyebutnya "terdampar" dan China pun telah beberapa kali meminta pihak Filipina untuk menarik kapal perang tersebut, Filipina juga telah berkali-kali berjanji kepada Tiongkok bahwa kapal itu akan dipindahkan.

"Namun, 27 tahun telah berlalu dan komitmen tersebut tetap tidak terpenuhi. China tetap teguh dalam tekadnya untuk melindungi kedaulatan teritorial dan hak serta kepentingan maritimnya. Kami mendesak pihak Filipina untuk sungguh-sungguh memenuhi komitmennya dan segera menghentikan provokasi di laut dan penyebaran disinformasi," tegas Lin Jian.

Pada Juli 2024, ungkap Lin Jian, China mencapai kesepakatan sementara dengan Filipina mengenai pasokan kebutuhan hidup kemanusiaan yang melibatkan Ren'ai Jiao.

"Posisi China tetap tidak berubah. Pertama, dengan membiarkan kapal perangnya terdampar di Ren'ai Jiao selama beberapa dekade, Filipina telah melanggar kedaulatan China dan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan. Kami terus menuntut agar Filipina menarik kapal perang yang terdampar secara ilegal di Ren'ai Jiao dan mengembalikan status Ren’ai Jiao agar tidak menampung personel atau fasilitas apa pun," ungkap Lin Jian.

Kedua, China bersedia mengizinkan Filipina untuk mengirimkan kebutuhan hidup kepada personel yang tinggal di kapal perang tersebut jika Filipina memberi tahu China terlebih dahulu dan setelah verifikasi di lokasi dilakukan.

"Ketiga, jika Filipina berupaya membangun fasilitas tetap atau pos terdepan permanen, China sama sekali tidak akan menerimanya dan akan dengan tegas menghentikannya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku," tambah Lin Jian.

Sedangkan Filipina mengatakan perahu karet berlambung Penjaga Pantai Tiongkok dengan delapan personel mendekat dalam jarak dekat dari kapal perangnya yang mendarat di Second Thomas Shoal dan mengambil foto dan video.

Ketika dua kapal angkatan laut Filipina bergerak untuk mengusir, personelnya "bereaksi keras dan agresif dengan memukul personel angkatan laut Filipina dengan tongkat kayu."

Atas kejadian tersebut, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memanggil duta besar China di Manila Jing Quan pada Selasa (21/7).

Ketegangan maritim China dan Filipina itu terjadi menjelang pertemuan para menteri luar negeri 11 negara anggota ASEAN dan mitra utamanya, termasuk dihadiri Menteri Luar Negeri China Wang Yi, di Manila pada 23-25 Juli 2026.

"Setiap kali China dan Filipina akan terlibat dalam komunikasi dan interaksi, atau setiap kali kawasan ini akan menjadi tuan rumah acara diplomatik penting, kekuatan-kekuatan tertentu akan memanfaatkan isu maritim untuk memprovokasi masalah," ungkap Lin Jian.

Namun ia menegaskan bahwa wadah kerja sama Asia Timur bukanlah tempat yang tepat untuk membahas sengketa maritim bilateral.

"Filipina harus sungguh-sungguh menghormati tanggung jawabnya sebagai ketua bergilir ASEAN untuk mempromosikan dialog dan kerja sama dibanding menempatkan keuntungan politik pribadinya di atas perdamaian dan stabilitas kawasan," tegas Lin Jian.

Pemerintah China mengklaim memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas kepulauan yang disebut "Nanhai Zhudao" di Laut China Selatan yaitu terdiri dari Dongsha Qundao, Xisha Qundao, Zhongsha Qundao dan Nansha Qundao atau lebih dikenal sebagai Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly dan area Tepi Macclesfield.

Pulau karang itu disebut China dengan nama "Ren'ai Jiao", sedangkan oleh Filipina sebagai "Beting Ayungin" merupakan bagian dari Kepulauan Spratly yang disengketakan kedua negara, selain juga beberapa negara Asia Tenggara lainnya.

Laut China Selatan hingga saat ini masih menjadi titik panas permasalahan di kawasan karena China mengklaim hampir seluruh perairan di Laut China Selatan.

Negara-negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Filipina juga mengklaim wilayah tersebut.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article