Israel Menahan WNI, GPCI Tempuh Diplomasi dan Advokasi

GLOBAL Peace Convoy Indonesia (GPCI) menyatakan terus mengupayakan pembebasan lima warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan Israel dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Sejumlah langkah diplomatik hingga bantuan hukum internasional disebut telah ditempuh.

“Kami melakukan serangkaian komunikasi dengan kementerian dan badan terkait yang bisa membantu pembebasan warga negara Indonesia yang ditahan atau diculik oleh Israel,” kata Pengarah GPCI Ahmad Juwaini di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.

Menurut Ahmad, kunjungan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk meminta dukungan politik. Ia mengatakan GPCI juga dijadwalkan menemui sejumlah tokoh nasional lainnya pada hari yang sama.

Selain di dalam negeri, GPCI menghubungi perwakilan diplomatik Indonesia di sejumlah negara yang diperkirakan menjadi jalur pemulangan WNI tersebut. “Kami menghubungi Kedutaan Indonesia di Yordania, Kedutaan Indonesia di Mesir, dan KJRI di Istanbul,” ujar Ahmad.

Ia mengatakan tiga negara itu diperkirakan akan menjadi tempat transit atau pemulangan para WNI apabila dibebaskan oleh Israel. Karena itu, koordinasi dilakukan agar perwakilan Indonesia di negara-negara tersebut dapat menerima para WNI dengan baik.

GPCI juga menggandeng kelompok pengacara internasional untuk membantu proses advokasi. Ahmad mengatakan kelompok itu berpengalaman menangani perlindungan terhadap aktivis dan pembela Palestina.

“Lawyer ini akan langsung mengontak Israel dan tentara Israel untuk membebaskan dan mendampingi warga negara Indonesia tersebut,” kata dia.

Selain itu, GPCI mengaku menjalin komunikasi dengan pemerintah Malaysia. Ahmad menyebut hubungan dengan Malaysia dilakukan melalui jaringan kerja sama Serumpun Nusantara yang selama ini terlibat dalam koordinasi aksi solidaritas untuk Palestina di tingkat Asia Tenggara.

Menurut dia, GPCI berharap Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dapat membantu mendorong upaya diplomatik internasional untuk pembebasan para WNI tersebut.