Kasus Jantung Capai 29,7 Juta, BPJS Perkuat Layanan Berbasis Outcome

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menyampaikan keterangan kepada wartawan di kegiatan Workshop Kumpas Tuntas Kupas Tuntas Layanan Jantung Program JKN di Rumah Sakit Dustira Cimahi, Jawa Barat, Rabu (16/9).(MI/PALCE AMALO)

PENYAKIT jantung menjadi salah satu perhatian dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seiring tingginya pemanfaatan layanan dan biaya yang dibutuhkan. Pada 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan kondisi tersebut mendorong transformasi layanan jantung melalui pendekatan Value-Based Health Care. Pendekatan itu menempatkan health outcomes dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar untuk menciptakan nilai bagi peserta.

Tingginya pembiayaan kesehatan juga menjadi tantangan bagi keberlanjutan JKN. Pada 2025, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1% realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit. "Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit," terang Pujo, Rabu (16/9).

Menurut Pujo, pengendalian penyakit jantung perlu diperkuat sejak fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) melalui upaya promotif dan preventif. Langkah tersebut meliputi pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C, kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta berisiko tinggi.

Sementara di rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome. Pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), dan staged revascularization. 

Indikator monitoring mutu juga diarahkan dari proses menuju outcome, mencakup waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan protokol, dan efisiensi sistem rujukan. “Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Pujo.

Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira, Muchlas Fahmi, mengatakan pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di rumah sakit tersebut cukup tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab dan seluruhnya merupakan peserta JKN.

Mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, mengatakan kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan teknologi, tetapi juga kemudahan akses dan kecepatan layanan. Kodam III Siliwangi mendukung upaya promotif dan preventif melalui edukasi kepada masyarakat serta kolaborasi lintas sektor.

Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan penyakit jantung perlu mendapat perhatian melalui penguatan upaya promotif dan preventif, termasuk penerapan pola hidup sehat. Ia juga mendorong penerapan pendekatan Value-Based Health Care untuk meningkatkan efisiensi Program JKN. (H-2)