Peserta LPDP Soroti Larangan Pegang HP Selama Pembekalan di Kompleks TNI

PENERIMA beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan mengeluhkan pembatasan penggunaan telepon genggam dalam program persiapan keberangkatan (PK) tahun ini yang digelar di kompleks militer. Dalam skema baru tersebut, peserta hanya diperbolehkan mengakses telepon seluler selama satu jam setiap hari.

Kegiatan pembekalan itu akan berlangsung selama enam hari, pada 4 hingga 9 Mei 2026, di Gedung Marsekal Sukardi, Lanud Halim Perdanakusuma. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang umumnya digelar di hotel, kali ini pembekalan dilakukan di kawasan militer dengan agenda kegiatan sejak pukul 05.00 hingga 21.00 WIB.

Salah satu peserta yang enggan disebutkan namanya mengatakan aturan pembatasan telepon genggam disampaikan sebagai bagian dari konsep karantina selama kegiatan berlangsung. “HP hanya boleh dipegang satu jam sehari. Katanya supaya peserta fokus selama kegiatan,” kata dia kepada Tempo pada Jumat, 1 Mei 2026.

Menurut dia, kebijakan itu menjadi persoalan bagi sejumlah peserta, terutama mereka yang harus tetap berkomunikasi dengan keluarga di daerah dengan perbedaan waktu. “Teman-teman dari Indonesia Timur merasa dirugikan. Ketika dapat waktu pegang HP, di sana sudah malam, bahkan anaknya sudah tidur,” ujarnya.

Ia mengatakan informasi mengenai pembatasan penggunaan telepon genggam tidak disampaikan sejak awal. Detail aturan baru diberikan panitia menjelang pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan informasi teknis lainnya. “Di undangan awal tidak dijelaskan. Baru belakangan dikasih tahu teknisnya seperti ini,” kata dia.

Menurut peserta tersebut, sejumlah penerima beasiswa telah menyampaikan keberatan kepada panitia. Namun penyelenggara menyebut aturan itu merupakan keputusan manajemen.
“Awalnya katanya tidak boleh pegang HP sama sekali, lalu dinegosiasikan jadi satu jam sehari,” ujarnya.

Selain pembatasan telepon genggam, peserta juga mempertanyakan kebijakan lain seperti penginapan di tenda dan agenda kegiatan luar ruang yang melibatkan tentara. “Memang belum diinformasikan secara detail akan seperti apa kegiatan outdoor-nya. Tetapi kami menduga seperti itu. Karena yang akan mengisi kegiatan outdoor ini dari TNI,” kata dia.

Berdasarkan surat undangan kegiatan yang diperoleh Tempo, seluruh peserta diwajibkan mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Dalam surat yang ditandatangani Direktur LPDP Dwi Larso pada 24 April 2026, kegiatan disebut bertujuan memperkuat pola pikir, kemandirian, nasionalisme, serta internalisasi nilai dan budaya LPDP.

Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP M. Lukmanul Hakim membenarkan adanya agenda pembekalan di Lanud Halim Perdanakusuma. Namun ia membantah kegiatan tersebut merupakan program bela negara.

“Dalam rangka persiapan keberangkatan penerima LPDP, terdapat kegiatan pembekalan keberangkatan yang dilaksanakan melalui berbagai metode, baik luring, di antaranya bertempat di Lanud Halim Perdanakusuma, maupun secara daring, sesuai pengaturan pelaksanaan masing-masing angkatan,” kata Lukman.

Menurut dia, pembekalan tersebut pada dasarnya serupa dengan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. “Pemilihan lokasi maupun metode pelaksanaan tidak mengubah tujuan maupun isi pembekalan yang diberikan,” ujar Lukman.