PMI Manufaktur Turun, Wamenaker: Tenaga Kerja Terdampak

WAKIL Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menganggap nilai Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur yang turun berdampak pada tenaga kerja. Namun, pemerintah akan mengantisipasi dengan mempersiapkan peluang-peluang kerja dan pelatihan untuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pelatihan-pelatihan yang memang mereka terdampak PHK. Reskilling, upskilling yang mereka butuhkan,” katanya saat ditemui di Greenland International Industrial Center, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jumat, 3 Juli 2026.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah tenaga kerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja sebanyak 23.470 orang pada Januari sampai Mei 2026. Namun mereka yang terdata hanya yang mengikuti program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Afriansyah mengatakan situasi ini dampak dari ekonomi global dan geopolitik yang tidak menentu. Meski demikian, masih ada perusahaan yang melakukan ekspansi bisnis dan kembali membuka lapangan pekerjaan, salah satunya yang dilakukan oleh PT Givaudan Indonesia yang memperluas produksi di Cikarang, Jawa Barat.

“Mudah-mudahan terus berlanjut dan mereka akan membuka lagi peluang-peluang kesempatan yang ada di beberapa daerah di Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat Standard & Poor’s Global (S&P) melaporkan Purchasing Managers’ Index atau PMI manufaktur Indonesia turun di level 46,9 pada Juni 2026. Posisi tersebut menurun dibandingkan Mei yang berada di level 50,0.

Ekonom S&P Global Market Intelligence, Usamah Bhatti, mengatakan manufaktur Indonesia menunjukkan kenaikan cukup besar pada rata-rata beban biaya. Tingkat inflasi harga input merupakan yang terbesar sejak bulan September 2013.

Selanjutnya, tren negatif permintaan mendorong perusahaan menurunkan output selama empat bulan berturut-turut dan paling tajam sejak bulan April 2025. Penurunan kebutuhan produksi dan permintaan juga menghambat pembangunan stok, sehingga stok barang jadi menurun selama dua bulan berjalan dan pada laju lebih cepat dibandingkan pada Mei.

Keadaan ini mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja, bahkan laju PHK pada Juni menjadi yang terbesar sejak September 2021. “Menanggapi keadaan ini, perusahaan menurunkan jumlah tenaga kerja dan aktivitas pembelian mereka besar-besaran, sementara inventaris juga menurun seiring melemahnya kondisi permintaan,” ucap Bhatti.