Purbaya akan Luncurkan Bond Stabilization Fund

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal meluncurkan Bond Stabilization Fund (BSF) yakni penggunaan dana cadangan untuk stabilisasi pasar obligasi. Dana ini bakal digunakan untuk menjaga biaya utang di tengah tingginya imbal hasil atau yield surat berharga negara (SBN) dan risiko arus modal keluar (capital outflow) yang melemahkan nilai tukar rupiah.

Menurut dia, pemerintah bisa menggunakan dana cadangan khusus tersebut namun selama ini tak pernah digunakan. “Enggak pernah dijalankan. Artinya sebetulnya sudah ada, tapi mati. Saya mau hidupkan saja,” ucapnya di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026.

Purbaya menjelaskan BSF merupakan inisiatif Kementerian Keuangan. Berbeda dengan Bond Stabilization Framework yang selama ini dapat diluncurkan lewat protokol Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Bendahara negara itu menyatakan bahwa peluncuran Bond Stabilization Fund bakal dilakukan segera. “Besok sudah jalan,” ucapnya.

Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu menjelaskan alasannya adalah kenaikan imbal hasil SBN. Di tengah kenaikan yield tersebut, nilai surat utang pemerintah turun. Penurunan nilai menandakan investor asing mulai menjual bond atau surat utang. Sehingga memicu capital outflow dan pelemahan nilai tukar.

Bila nilai surat utang dijaga, diharapkan arus modal tak keluar dari pasar surat berharga. “Saya akan coba bantu rupiah dengan cara saya sendiri,” ucapnya.

Purbaya menyatakan langkah ini tidak membutuhkan persetujuan Bank Indonesia. Sama halnya saat ia memindahkan dana Rp 200 triliun dari BI ke sejumlah bank. Karena sumber dana untuk BSF berasal dari pemerintah. Namun ia tetap berkoordinasi dengan bank sentral soal stabilitas rupiah.

Mengutip Antara, inisiatif Bond Stabilization Framework (BSF) sempat dijelaskan Sri Mulyani pada 2018 saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Saat itu, Sri menyatakan BSF dapat aktif apabila berdasarkan penilaian KSSK kondisi perekonomian dalam keadaan waspada.

Bond Stabilization Framework merupakan salah satu dari mitigasi yang disiapkan pemerintah berupa kerangka kerja jangka pendek dan menengah untuk mengantisipasi dampak krisis di pasar SBN domestik.