Respons Qodari soal Kontroversi Pengangkatan Komisaris BUMN

KEPALA Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Muhammad Qodari menekankan pentingnya keberadaan komisaris di Badan Usaha Milik Negara alias BUMN. Kata Qodari, pengangkatan komisaris di perusahaan pelat merah dengan latar belakang berbeda membawa perspektif baru dalam pelaksanaan agenda prioritas pemerintah.

Qodari —yang pernah menjabat komisaris pada PT Pertamina Hulu Energi (PHE)—menyatakan bahwa peran komisaris penting untuk memberikan arahan sekaligus mengawal agenda pemerintah.

Pernyataan Qodari merespons pengangkatan sejumlah komisaris perusahaan pelat merah yang diduga berasal dari kelompok orang-orang dekat pemerintahan Prabowo Subianto.

Salah satu yang belakangan menjadi perbincangan adalah pemilihan Mufi Budi Ananda—asisten pribadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad—menjadi komisaris PT Krakatau Posco. Kemudian, ada pula Gina Febriyanti Ginting, relawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden 2024, sebagai komisaris PT Pertamina Retail.

“Kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kami bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi,” ujar Muhammad Qodari di Jakarta pada Sabtu, 4 Juli 2026, dilansir dari Antara.

Ia lantas mengimbuhkan, “Karena kami datang dari latar belakang yang berbeda, kami datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kami menjadi komisaris.”

Qodari berujar, pemilihan komisaris untuk suatu perusahaan adalah hal yang lumrah, tidak hanya di perusahaan milik negara, tapi juga di korporasi swasta.

Keberadaan komisaris, dia mengklaim, memberi manfaat pada suatu perusahaan pelat merah dalam menjalankan pengawasan dan memberikan ide serta gagasan.

Ia meyakini pihak yang ditempatkan sebagai komisaris biasanya sudah memiliki pengalaman, baik pengalaman di organisasi, pemerintahan maupun swasta. Pengalaman itu, tutur Qodari, mampu memberikan perspektif baru dalam tugasnya sebagai pengawas suatu perusahaan BUMN.

Bagi Qodari, modal untuk menjadi komisaris pada suatu perusahaan hanya dua. "Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik," ujar Qodari.

Adapun Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mendorong pengangkatan pejabat di lingkup BUMN diambil dari individu profesional yang kompeten. "Tentu saja, DPR mendorong agar ke depan penetapan komisaris dilakukan berdasarkan orang-orang yang profesional dan kompeten," kata Puan di Kompleks MPR/DPR/DPD, kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.