PENGADILAN Pemakzulan Senat menggelar proses prapersidangan untuk memakzulkan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte pada Kamis, 17 Juni 2026. Sidang majelis tinggi itu menandai pertemuan resmi pertama antara pihak penuntut umum dan tim kuasa hukum menjelang persidangan penuh.
Menurut laporan surat kabar The Manila Times, sidang pendahuluan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Senat dan Panitera Pengadilan Renato Batung Jr. bersama Wakil Panitera Pengadilan Marivic Laurel-Gracia dan Maria Valentina Cruz.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Sementara pihak penuntut diwakili oleh panel pemakzulan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Gerville Luistro dan panel pembela dipimpin oleh Michael Poa, yang mewakili Duterte.
Konferensi prapersidangan itu merupakan fase awal dari mekanisme pemakzulan wakil presiden Filipina.
Proses awal ini memungkinkan kedua pihak membahas prosedur persidangan dan memaparkan bukti-bukti persidangan guna memperlancar alur sebelum dimulainya persidangan formal.
Deretan Dakwaan Terhadap Duterte
Seperti dilaporkan situs media daring Filipina, Rappler, dikutip melalui Andalou, sidang pemakzulan Sara Duterte dijadwalkan akan berlangsung pada 6 Juli. Sebelum dimulainya persidangan resmi, Duterte diberi masa tenggat 10 hari untuk memberikan tanggapan resmi atas pengaduan pemakzulan.
Adapun tim jaksa penuntut dari DPR memiliki waktu lima hari untuk mengajukan balasan atas sanggahan wakil presiden itu, sesuai dengan prosedur Senat yang telah diumumkan sebelumnya.
Duterte didakwa melakukan penyalahgunaan dana publik, perolehan sumber kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya, dan menebar ancaman terhadap Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. beserta ibu negara dan mantan ketua DPR.
Namun, wakil presiden membantah semua tuduhan itu dan menilai upaya pemakzulan tersebut bermuatan politik.
Kasus ini muncul di tengah meningkatnya keretakan politik antara kubu Marcos dan Duterte yang dulunya satu gerbong dalam pemilihan umum tahun 2022.
Menurut para analis, proses hukum ini adalah ujian besar bagi lembaga-lembaga politik Filipina, selain itu juga merupakan hambatan bagi ambisi Duterte untuk menjadi Presiden pada pemilu 2028 mendatang.
Jika dinyatakan bersalah oleh Senat, Duterte dapat dicopot dari jabatannya dan dilarang memegang jabatan publik di masa mendatang.

































:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/bola/watermark-color-landscape-new.png,1125,20,0)/kly-media-production/medias/5495647/original/074499000_1770385031-barba.jpeg)














