Yogyakarta Operasikan Koperasi Merah Putih Tanpa Gerai

PEMERINTAH Kota Yogyakarta menyatakan puluhan Koperasi Merah Putih di wilayahnya telah beroperasi dan aktif menjalankan berbagai unit usaha meskipun belum ada yang memiliki bangunan fisik. Sejak kebijakan itu digulirkan Presiden Prabowo Subianto, Pemkot Yogya belum dapat menyediakan lahan untuk syarat pembangunan gerai fisik koperasi yang menetapkan luas lahan minimal 600 meter persegi.

"Kota Yogyakarta tetap melaksanakan aktivitas KKMP (Koperasi Kelurahan Merah Putih) meskipun belum punya gerai fisik karena keterbatasan lahan yang memenuhi syarat untuk infrastrukturnya," kata Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo di sela peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Merah Putih serentak secara daring bersama Presiden Prabowo, Sabtu, 16 Mei 2026.

Hasto menuturkan Kota Yogyakarta saat ini sudah memiliki sejumlah unit Koperasi Merah Putih aktif yang salah satunya fokus pada usaha pengecapan kain batik komersial bernama Yogya Segoro Amarto Reborn. Usaha yang dipusatkan di Kampung Gunungketur, Kecamatan Pakualaman itu dialokasikan untuk memasok bahan seragam Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah setempat.

"Dari usaha itu kemarin sudah berhasil melayani sebanyak 6.500 PNS seragam batik Segoro Amarto. Semua diproduksi Koperasi Merah Putih," kata Hasto.

Hasto memaparkan kondisi industri setahun lalu, di mana Kota Yogyakarta sebagai kota batik dunia versi UNESCO, masih kekurangan perajin batik cap yang sanggup melayani pesanan seragam berskala besar dalam waktu singkat. 

Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan penguatan ekosistem industri ini secara berkelanjutan dengan mendorong salah satu koperasi bertindak sebagai pengepul utama hasil karya perajin kelurahan lain. Tujuannya agar mampu memasok kebutuhan kain batik bermutu bagi warga lokal maupun wisatawan.

"Sekarang Koperasi Merah Putih di Kota Yogya menyiapkan diri untuk produksi batik gelombang kedua untuk anak-anak sekolah yang jumlahnya 65.000 buah," kata Hasto. "Saya kira Yogya sebagai kota batik yang ditetapkan oleh UNESCO, kita ingin mewujudkan kemampuan Koperasi Merah Putih menghidupkan UMKM dan perajin batik di Kota Yogyakarta."

Meski demikian, Hasto mengatakan, untuk menyokong keberadaan fasilitas fisik jangka panjang, Pemerintah Kota Yogyakarta tetap mematangkan persiapan lahan gerai fisik koperasi. Terutama setelah Pemkot Yogyakarta mengantongi izin tertulis atau palilah hak penggunaan tanah dari Keraton Yogyakarta.

Pihak Keraton Yogya, kata dia, menyediakan area seluas kurang lebih 3.000 meter persegi di kawasan Kecamatan Umbulharjo. Area itu nantinya akan dibagi menjadi tiga zona peruntukan strategis masing-masing sebesar 1.000 meter persegi. 

Lahan tahap pertama akan dimanfaatkan penuh sebagai pusat pembangunan infrastruktur utama gerai fisik koperasi kelurahan. Area kedua bakal dikembangkan menjadi pusat budidaya ikan lele dengan sistem bioflok. Sedangkan sisa lahan seluas 1.000 meter persegi difungsikan untuk program pertanian terintegrasi (integrated farming) yang berfokus pengolahan sampah organik menjadi produk pupuk siap pakai.

"Kami ingin membikin pupuk yang nanti juga bisa dijual. Ini sekaligus mengatasi sampah, karena sampah jadi pupuk," kata dia.

Adapun Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto menjelaskan peta persebaran keaktifan Koperasi Merah Putih di tingkat akar rumput. Berdasarkan data dinas, dari total 45 kelurahan yang tersebar di Kota Yogyakarta, tercatat sebanyak 32 kelurahan telah mengoperasikan koperasi secara aktif melalui pemanfaatan lahan pribadi milik para pengurus. 

Unit bisnis yang digulirkan pun bervariasi sesuai karakteristik daerah. Mulai dari industri kreatif perbatikan, penyediaan komoditas bahan pangan pokok, hingga penyediaan jasa Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). 

Selain itu, beberapa koperasi kelurahan juga menjalin kemitraan dengan jaringan perhotelan serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gigi (SPPG) guna mendukung kelancaran operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Untuk KKMP di Gunungketur memang menyesuaikan potensinya sebagai sentra batik. Kami mendorong KKMP punya aktivitas itu berdasarkan potensi lokal," kata dia. Harapannya, dengan adanya koperasi ini para perajin batik tidak berjalan sendiri, mengurus bahan bakunya sampai memasarkannya melalui koperasi.

Ketua KKMP Gunungketur, Reza Murtaza memaparkan kelompoknya telah merampungkan pembuatan 650 lembar pesanan kain batik Segoro Amarto untuk kebutuhan ASN di lingkungan Balaikota Yogyakarta. Ia mengaku terus mempertahankan ritme produksi rutin sebanyak 40 lembar kain per sesi guna pemenuhan stok berkala. 

"Produksi batiknya koperasi ini untuk melayani permintaan susulan dari para ASN maupun tenaga pendidik, mulai dari guru TK hingga SMP di Kota Yogyakarta yang belum mendapatkan seragam baru," kata dia.

Reza menuturkan produksi batik lebih eksis karena ada instruksi pemerintah untuk kebutuhan seragam. "Dengan adanya koperasi ini manajemennya jadi lebih gampang, para perajin batik terus produksi," kata dia.