1 hour ago
3
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan menggelar pemilu di tengah invasi Rusia sangat berbahaya dan berisiko memecah belah bangsa. Simak ulasan lengkapnya.(Media Sosial X)
PRESIDEN Volodymyr Zelensky menegaskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di tengah kecamuk perang melawan Rusia merupakan langkah yang sangat berbahaya bagi Ukraina. Pernyataan tegas ini disampaikan Zelensky merespons desakan dari mantan Menteri Pertahanannya untuk segera menggelar pemungutan suara.
Saat ini, Ukraina resmi menangguhkan pemilu di bawah undang-undang darurat militer. Kebijakan ini masih mendapat dukungan luas dari masyarakat yang memilih fokus menghadapi invasi Rusia sejak 2022. Sebelumnya, Zelensky juga sempat menghadapi desakan dari Presiden Rusia Vladimir Putin hingga Presiden AS Donald Trump untuk tetap menggelar pemilu, meskipun serangan rudal dan drone Moskow terus menggempur kawasan tersebut setiap hari.
"Saya percaya dalam perang seperti ini, pemilu memiliki risiko yang sangat besar. Pemilu saat ini adalah tsunami bagi negara yang akan memecah belah Ukraina," tegas Zelensky dalam pengarahan bersama wartawan.
"Jika kita ingin menghancurkan negara ini, maka kita bisa bergerak ke arah penyelenggaraan pemilu di masa-masa perang ini."
Pemecatan Fedorov
Situasi politik di Kiev sendiri menghangat sepanjang musim panas pasca keputusan Zelensky mencopot Mykhailo Fedorov dari jabatan Menteri Pertahanan. Langkah tersebut memicu aksi protes ribuan warga yang menuntut pengembalian jabatannya, serta kritik tajam dari Fedorov terhadap jajaran petinggi militer. Perselisihan ini bahkan memaksa Zelensky memecat panglima tertingginya.
Beberapa hari lalu, Fedorov secara mengejutkan menyerukan agar dicari jalan keluar guna menyelenggarakan pemilu. Tim Fedorov mengonfirmasi keberangkatannya ke Amerika Serikat dalam waktu dekat, sebuah kunjungan yang memicu spekulasi bahwa ia sedang menyiapkan diri sebagai rival politik Zelensky. Fedorov dikenal luas berkat dukungannya terhadap strategi perang drone serta reformasi tentara yang mendapat simpati publik.
Namun, para pakar menilai ada banyak kendala teknis untuk menggelar pemilu saat ini, mulai dari mekanisme pemungutan suara bagi tentara di garis depan, jutaan pengungsi, hingga warga di wilayah pendudukan. Selain itu, potensi intervensi maupun serangan fisik dari Rusia menjadi ancaman nyata. Survei pendapat menunjukkan hanya 15% warga Ukraina yang setuju pemilu digelar sebelum perang berakhir.
Di tengah tekanan politik domestik, Zelensky terus menggalang dukungan internasional. Dalam pertemuan KTT Nordik-Baltik di Kiev, Zelensky mengumumkan kerja sama drone baru dengan Norwegia. Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store mengonfirmasi komitmen bantuan senilai US$9 miliar untuk Ukraina tahun depan.
Di sisi lain, intensitas serangan Rusia kian meningkat menggunakan rudal balistik yang sulit dijangkau, mengindikasikan keterbatasan sistem pertahanan udara Ukraina. Zelensky mengungkapkan pengiriman rudal pencegat untuk sistem Patriot dari AS menyusut hingga separuhnya dibanding tahun 2023. AS sendiri menghadapi keterbatasan stok rudal akibat konflik dengan Iran, sehingga enggan melepas pasokan dalam jumlah besar ke Ukraina. (AFP/Z-2)
