4 hours ago
2
ilustrasi(media sosial)
PASCA-terjangan Topan Noul, pemerintah Tiongkok tidak hanya berhadapan dengan dampak kerusakan fisik, tetapi juga ancaman serius dari maraknya konten palsu berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Video dan gambar manipulatif mengenai bencana kini marak membanjiri media sosial setempat.
Fenomena ini menampilkan berbagai bentuk hoaks, mulai dari rekayasa jasad yang mengapung di genangan banjir, klaim lokasi terdampak yang tidak sesuai fakta, hingga laporan palsu mengenai penanganan darurat. Bahkan, narasi palsu terkait pemadaman listrik sempat memicu aksi panic buying kebutuhan pokok di sejumlah daerah.
Pihak kepolisian mengungkapkan mayoritas pembuat konten memanfaatkan momen bencana demi meraih popularitas digital.
"Banyak dari pembuat konten ini menggunakan berita bencana untuk mencoba mendapatkan pengikut, mengetahui bahwa konten yang lebih sensasional atau berlebihan akan memperoleh lebih banyak suka dan penayangan. Mereka dengan sengaja memfabrikasi informasi untuk menarik perhatian orang," kata Huang Zhihua, Wakil Kepala Keamanan Publik Siber Kepolisian Zhejiang.
Pakar akademisi turut menyoroti makin rendahnya hambatan teknis dalam pembuatan konten palsu berkat kehadiran teknologi AI.
"AI secara drastis menurunkan hambatan teknis untuk menghasilkan informasi palsu. Individu tidak lagi memerlukan keterampilan teknis yang canggih. Hanya dengan memberikan perintah (prompt) pada alat AI, mereka dapat dengan cepat menghasilkan teks, gambar, audio, dan video yang meyakinkan... yang sangat realistis tetapi sepenuhnya konten fabrikasi, diproduksi dalam skala besar," jelas Profesor Chen Bin dari Central Party School.
Dari sisi penegakan hukum, akademisi hukum melihat pentingnya edukasi publik serta transparansi penindakan kasus secara terbuka.
"Jawabannya adalah edukasi publik yang dikombinasikan dengan penegakan hukum. Perlu untuk mempublikasikan kasus-kasus nyata di mana orang-orang telah dihukum. Kerugian yang disebabkan oleh konten palsu buatan AI pada akhirnya adalah hasil dari bagaimana orang memilih untuk menggunakan teknologi tersebut, bukan teknologinya itu sendiri," ujar Profesor Gao Fuping dari East China University of Political Science and Law.
Menanggapi krisis disinformasi ini, Badan Siber Tiongkok (Cyberspace Administration) sejak 23 Juli telah meluncurkan tindakan tegas berskala nasional. Fokus penindakan diarahkan pada pembuat data rekayasa, penyuntingan intuitif yang menyesatkan, hingga akun yang menyamar sebagai pejabat resmi.
Otoritas kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi dari sumber yang tidak jelas. Warga diminta mengandalkan pengumuman resmi pemerintah serta lembaga terakreditasi saat situasi darurat bencana berlangsung. (BBC/Z-2)
